Page 400 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

PEJABAT KEMNAKER: KEPUTUSAN ANIES NAIKKAN UMP BURUH 5,1 PERSEN
LANGGAR UU CIPTA KERJA
Laporan Reporter Vendy Yhulia Susanto, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022
sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854.

Anies mengatakan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak
pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta.

Sebagai gambaran, di tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI
Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," ujar Gubernur Anies dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12/2021).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul
Harahap mengatakan, Kemnaker menyayangkan keputusan tersebut jika seandainya benar
dilaksanakan.

Disebutkan, penetapan UMP tidak sesuai dengan regulasi yang ada yaitu PP nomor 36 tahun
2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan pelaksana UU nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

"Ini (PP 36/2021) memang harus kita laksanakan dan kita junjung amanat pelaksanaan UU (UU
11/2020)," ujar Chairul saat dihubungi, Kontan.co.id, Senin (20/12/2021).

Chairul menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan bersama kepala daerah mesti tunduk dan taat
untuk melaksanakan UU dan aturan pelaksananya.

Sebab itu, setiap kepala daerah menerbitkan kebijakan, mesti berpedoman pada sistem hukum
dan ketatanegaraan.

Artinya, kebijakan pengupahan juga perlu dilaksanakan sesuai regulasi yakni UU nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Pelaksanaan yang ditetapkan tidak sesuai perundang-undangan berarti bertentangan dengan
UU atau tidak sesuai dengan regulasi yang diatur," ujar Chairul.

Chairul mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah kebijakan revisi UMP 2022 yang
dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan atau tidak.

Chairul mengatakan, Kemnaker menjunjung tinggi PP 36/2021 dalam pelaksanaan kebijakan
pengupahan.

"Bagaimana berkaitan dengan kepala daerah yang tidak melaksanakan itu, itu kan nanti diatur
kembali dalam konteks UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, bagaimana hal ini dan
konsekuensinya," ucap Chairul.
Sumber: Kontan.

399