Page 392 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Menurut, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini,
terutama Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26
mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum propinsi.
Selain itu, revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan yang selambat-
lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.Pasalnya, kata Hariyadi, Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan
pendapat dunia usaha, khususnya DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan
Daerah sebagai unsur dunia usaha.Dengan revisi DKI Jakarta 2022 tersebut, ujar dia, maka
upaya untuk mengembalikan prinsip sebagai Jaring Pengaman Sosial bagi pekerja pemula tanpa
pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata.Akibatnya, penerapan Struktur
Skala Upah dinilai akan sulit dilakukan karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan
upah di atas upah minimum menjadi kecil.

391