Page 384 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 384
Menganggapi hal tersebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B.
Sukamdani mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta telah melanggar regulasi Pengupahan yang
berlaku saat ini, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum
provinsi.
"Selain itu revisi ini bertentangan dengan pasal 29 tentang waktu penetapan Upah Minimum
yang selambat-lambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021," seru Hariyadi saat
konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara sepihak melakukan revisi UMP
DKI Jakarta 2022 tanpa memperhatikan pendapat dunia usaha, khususnya Apindo DKI Jakarta
yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah sebagai unsur dunia usaha (pengusaha).
Menurutnya revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan
prinsip Upah Minimum sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS atau Social Safety Net) bagi pekerja
pemula tanpa pengalaman tidak terwujud dan kembali menjadi Upah Rata-rata, sehingga
penerapan Struktur Skala Upah akan sulit dilakukan karena ruang/jarak antara UM dengan Upah
diatas UM menjadi kecil.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan sanksi
kepada Kepala Daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama
Pengupahan. Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha
dan perekonomian nasional.
" Selain itu kami (Apindo) menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) jika Gubernur DKI Anies Baswedan benar-benar mengimplementasikan regulasi
perubahan tersebut," tegasnya.[].
383
