Page 522 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 522

TUNGGU HASIL PTUN, APINDO MINTA PENGUSAHA TAK BAYAR GAJI PEGAWAI
              SESUAI REVISI UMP DKI JAKARTA
              Jakarta  -  Para  pengusaha  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)
              menentang  keras  kebijakan  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  yang  melakukan  revisi
              besaran upah minimum provinsi ( UMP ) DKI Jakarta menjadi sebesar 5,1 persen.

              Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyatakan, pihaknya akan menggugat kenaikan UMP
              DKI Jakarta tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

              Sembari menunggu hasil gugatan tersebut, ia meminta kepada seluruh perusahaan di Ibu Kota
              agar tidak mematuhi ketetapan itu, dengan membayar gaji pekerja sesuai besaran minimal upah
              Jakarta.

              "Kami meminta perusahaan tidak melaksanakan aturan ini, sambil menunggu aturan keputusan
              tetap PTUN. Kami menghimbau untuk tidak menerapkan revisi itu, karena melanggar PP Nomor
              36/2021," seru Hariyadi dalam sesi teleconference, Senin (20/12/2021).

              Tak hanya Apindo, ia melanjutkan, kelompok pengusaha yang terkumpul dalam Kamar Dagang
              dan Industri (Kadin Indonesia) juga sepakat menentang aturan UMP DKI Jakarta.

              "Untuk itu, maka Apindo bersama Kadin Indonesia punya sikap yang sama terhadap kondisi ini.
              Pertama,  kita  minta  Kemenaker  berikan  sanksi  pada  kepala  daerah  yang  melanggar  aturan
              pengupahan, karena ciptakan iklim tidak kondusif pada ekonomi nasional," tegasnya.
              "Kedua,  berikan  sanksi  pada  kepala  daerah  yang  melanggar  aturan  pengupahan.  Intinya,
              pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah," ujar Hariyadi.

              Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan upah minimum provinsi
              (UMP)  tahun  2022  menjadi  Rp  4.641.854.  Kata  dia,  keputusan  tersebut  berdasarkan
              pertimbangan sejumlah sentimen positif dari kajian yang ada.

              Yakni dengan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan berdasarkan laju
              ekonomi di Ibu Kota.

              "UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun
              2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).
              Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan kenaikan UMP tersebut dapat
              digunakan oleh para pekerja untuk keperluan sehari-hari.

              Lanjut Anies, berdasarkan kajian Bank Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
              tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

              Lalu, inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen dan proyeksi Institute For Development of
              Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
              tahun 2022 sebesar 4,3 persen.













                                                           521
   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527