Page 581 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 581
Wewenang tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 88C ayat (1) UU No.11/2020 tentang
Cipta Kerja.
Sebagaimana diketahui, polemik penetapan UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi isu yang cukup
panas di sektor ketenagakerjaan dalam beberapa hari terakhir.
Kalangan pelaku usaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) memberikan respons negatif terhadap langkah yang diambil oleh Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pihak Apindo sebelumnya menyatakan bakal mengambil langkah hukum atas keputusan
Pemprov DKI Jakarta merevisi UMP 2022. Revisi UMP 2022 yang sebelumnya ditetapkan dalam
peraturan gubernur dinilai melanggar ketentuan hukum.
Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan
Jaminan sosial, Nurzaman, menilai langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tersebut menjadi hal yang tidak mengenakkan bagi pelaku usaha.
"Kita sama-sama tidak enak. Selama ini kami dihantam pandemi dan sekarang dihantam revisi
kenaikan upah," kata Nurzaman.
Pelaku usaha berharap, lanjutnya, agar Pemprov mengurungkan kenaikan upah pekerja di
Jakarta tahun depan. Lebih jauh, Nurzaman meminta Pemprov DKI dapat terlebih dahulu
menyerahkan aturan terkait dengan revisi UMP untuk dipelajari.
Menurut pengakuannya, Apindo belum menerima salinan terbaru peraturan gubernur (pergub)
mengenai revisi nilai kenaikan UMP tahun depan dari Pemprov DKI Jakarta.
580
