Page 584 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Judul Mantan Menkeu: Tepat, Gubernur DKI Anies Naikkan Upah Buruh demi
Kemanusiaan
Nama Media eramuslim.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.eramuslim.com/berita/nasional/mantan-menkeu-tepat-
gubernur-dki-anies-naikkan-upah-buruh-demi-kemanusiaan.htm
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 11:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menaikkan upah minimum di DKI dg 5,1%. Dalam 3
tahun terakhir kenaikannya rata rata 8,5% per tahun, dan itu langkah tepat. Buruh tentunya
menyambut gembira keputusan Gub DKI ini. Kenaikan ini dengan pertimbangan kemanusiaan
dan keadilan karena taraf hidup buruh di DKI masih perlu perbaikan.Demikian pandangan
Mantan Menkeu Fuad Bawazier PhD.

MANTAN MENKEU: TEPAT, GUBERNUR DKI ANIES NAIKKAN UPAH BURUH DEMI
KEMANUSIAAN

Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya menaikkan upah minimum di DKI dg 5,1%. Dalam 3
tahun terakhir kenaikannya rata rata 8,5% per tahun, dan itu langkah tepat. Buruh tentunya
menyambut gembira keputusan Gub DKI ini. Kenaikan ini dengan pertimbangan kemanusiaan
dan keadilan karena taraf hidup buruh di DKI masih perlu perbaikan.Demikian pandangan
Mantan Menkeu Fuad Bawazier PhD.
Sebab kenaikan upah buruh di DKI ini, kata Fuad Bawazier, menunjukkan keberpihakan Anies
kepada buruh, rakyat kecil. Rasanya tak ada atau belum ada Gubernur lain yang berani ambil
langkah seperti atau seberani Anies karena takut kepada pengusaha dan penguasa negara yang
pro pengusaha semata. Padahal kenaikannya yang hanya Rp225 ribu itu sejatinya tak seberapa
tetapi amat berarti bagi buruh.

”Tetapi para Pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) marah atas
kenaikan upah buruh itu dan mengancam akan menggugat keputusan Anies Baswedan itu ke
meja hijau,” ujar Fuad.

Fuad menambahkan,”Apakah pengusaha perlu menggugat kenaikan upah buruh tsb? Dan
bagaimana seharusnya sikap Pemerintah Pusat?’

583