Page 614 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 614

Judul               Wagub DKI Bantah Perubahan Kenaikkan UMP Jakarta 2022
                                    Diputuskan Sepihak
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/243470/wagub-dki-bantah-perubahan-
                                    kenaikkan-ump-jakarta-2022-diputuskan-sepihak
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-20 09:58:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah revisi kenaikkan Upah Minimum
              Provinsi  (UMP)  Jakarta  2022  diputuskan  secara  sepihak."Tidak  ada  yang  diputuskan  secara
              sepihak, semua diputuskan berdasarkan pertimbangan, masukan, diskusi, dan dialog," kata Riza
              kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).



              WAGUB DKI BANTAH PERUBAHAN KENAIKKAN UMP JAKARTA 2022 DIPUTUSKAN
              SEPIHAK

              Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membantah revisi kenaikkan Upah Minimum
              Provinsi (UMP) Jakarta 2022 diputuskan secara sepihak.

              "Tidak  ada  yang  diputuskan  secara  sepihak,  semua  diputuskan  berdasarkan  pertimbangan,
              masukan, diskusi, dan dialog," kata Riza kepada wartawan, Minggu (19/12/2021).
              Riza  memastikan  angka  tersebut  sudah  melalui  proses  dan  tahapan  yang  diputuskan
              berdasarkan sejumlah pertimbangan.

              Revisi kenaikan UMP Jakarta menjadi 5,1 persen disebut Riza sebagai upaya untuk memenuhi
              kepentingan  semua  pihak  yakni  dengan  memenuhi  kesejahteraan  buruh  dengan  tidak
              memberatkan pihak pengusaha.

              "Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta akan memberikan yang terbaik untuk memenuhi rasa
              keadilan,  memenuhi  kesejahteraan  masyarakat  dan  kaum  buruh  dan  juga  tentu  tidak
              memberatkan pihak pengusaha atau swasta," kata Riza.

              Ia pun mempersilakan jika ada rekomendasi dan masukan baik dari pihak buruh atau pengusaha.
              "Namun semuanya masih nanti kami akan terus diskusikan terus bahas bersama yang terbaik.
              Silakan semua memberi masukan memberikan rekomendasi," katanya.


                                                           613
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619