Page 630 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 630

SAID IQBAL DESAK WILAYAH LAIN TIRU DKI REVISI UMP

              Ketua  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mendesak  para  pemerintah
              daerah  merevisi  besaran  upah  minimum  kota/kabupaten  (UMK)  masing-masing  untuk  tahun
              2022. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai telah memberikan contoh, bahwa
              kenaikan  upah  minimum  2022  dapat  direvisi  setelah  Undang-undang  Cipta  Kerja  dinyatakan
              inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

              "Kami imbau agar para gubernur di seluruh Indonesia merevisi UMK. Apa bentuknya, revisi SK
              Gubernur  tentang  UMK,  kembalikan  kepada  (rekomendasi)  para  bupati  dan  walikota  yang
              disampaikan ke gubernur," kata Said melalui keterangan video dalam kanal. YouTube Bicaralah
              Buruh, Sabtu (19/12/2021).

              "Contoh,  Gubernur  Jawa  Barat  Ridwan  Kamil  harus  berani  meletakkan  hukum  di  atas
              kepentingan  politik.  Bupati  Karawang  sudah  merekomendasikan  UMK  Karawang  (naik)  6,7
              persen.  Bupati  Bekasi  sudah  putuskan  rekomendasi  5  koma  sekian  persen  kenaikan  UMK,"
              lanjutnya, Said menyebut wilayah-wilayah lain yang seharusnya mengalami revisi kenaikan UMK,
              mulai  dari  kota  dan  kabupaten  di  Banten,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara,  dan
              Kepulauan Riau.

              "Kami imbau seluruh gubernur, khususnya Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur harus
              menaikkan  UMK  sesuai  rekomendasi  sebelumnya  dari  bupati  dan  walikota  masing-masing,"
              tambahnya. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, Said menyebut aksi mogok nasional yang sempat
              direncanakan  bakal  dieksekusi.  Menurutnya,  aksi-aksi  perlawanan  buruh  akan  meningkat
              ekskalasinya.

              "Dan  aksi  setop  produksi,  pemogokan  secara  konstitusional  yang  dibenarkan  oleh  undang-
              undang akan dilakukan oleh ratusan dari buruh dan mungkin jutaan buruh di luar DKI Jakarta
              dan Yogyakarta. Aksi dimulai 22 dan 23 Desember ini," ujar Said.

              "Dan karena ada libur panjang Natal maka aksi akan dilanjutkan pada 5 Januari dan seterusnya
              sampai Gubernur di luar DKI dan Yogyakarta merevisi SK Gubemur tentang UMK masing-masing
              daerah," pungkas Presiden Partai Buruh itu. (kompas.com)



































                                                           629
   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635