Page 634 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 634
Judul UMP DKI Jakarta Langgar Aturan Kemnaker, Anies Baswedan Akan
Digugat Pengusaha
Nama Media aktual.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://aktual.com/ump-dki-jakarta-langgar-aturan-kemnaker-anies-
baswedan-akan-digugat-pengusaha/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 09:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Kementerian Tenaga Kerja harus mampu mengawal regulasi yang ada
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan
kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja
Ringkasan
Keputusan Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DKI
Jakarta dari Rp 37.000 (0,85%) menjadi Rp 225.667 (5,1%) mendapat reaksi keras dari Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai keputusan tersebut dinilai melanggar aturan
Kementerian Ketenagakerjaan.
UMP DKI JAKARTA LANGGAR ATURAN KEMNAKER, ANIES BASWEDAN AKAN
DIGUGAT PENGUSAHA
Keputusan Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DKI
Jakarta dari Rp 37.000 (0,85%) menjadi Rp 225.667 (5,1%) mendapat reaksi keras dari Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai keputusan tersebut dinilai melanggar aturan
Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menilai keputusan
tersebut sangat memberatkan pengusaha dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum
termasuk gugatan ke PTUN.
Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta
Sarman Simanjorang menghormati itikad gubernur DKI Jakarta yang ingin memperjuangkan
nasib warganya namun semua ada dasar hukum dan regulasinya.
"Kementerian Tenaga Kerja harus mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian
hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara
pengusaha dan pekerja," kata Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).
633
