Page 633 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 633
Sebelum merevisi UMP 2022 itu, Anies berulang kali didemo buruh dari sejumlah serikat pekerja
yang memprotes penetapan UMP. Mereka mendesak Anies mencabut keputusannya.
Anies lantas melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula
Penetapan UMP 2022. Surat ini ditujukan untuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Sarman menuturkan setiap kebijakan harus mengacu pada regulasi dan dasar hukum. Dia
menganggap Kemenaker harus mampu mengawal implementasi regulasi yang ada agar
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
HIPPI DKI, lanjut dia, menyerahkan masalah revisi UMP DKI 2022 kepada Kemenaker. Menurut
dia, Kemenaker harus memberi penjelasan agar masalah tidak berkepanjangan.
"Ditakutkan nanti ada pihak pengusaha yang menggugat revisi UMP ini akan semakin tidak
produktif," ujar dia.
632
