Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Pemerintah berencana menyalurkan subsidi dengan menambah gaji 15,7 juta pekerja bergaji di
bawah Rp 5 juta per bulan. Subsidi Rp 600.000 per bulan akan diberikan dalam empat bulan
guna melengkapi bantuan-bantuan sosial lain.

Calon penerima bantuan adalah peserta yang tercatat aktif membayar iuran sampai Juni 2020,
bukan penerima manfaat Kartu Prakerja dan bukan aparatur sipil negara atau pekerja BUMN.
"Pertanyaannya, kenapa hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ini bentuk apresiasi kepada
perusahaan yang selama ini memercayakan asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan," kata Ida.

Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga menilai, program itu
berpotensi memperburuk kesenjangan akses bantuan sosial. Dengan data BPJS sebagai satu-
satunya patokan, ada beberapa kelompok pekerja yang bisa luput dari bantuan.

Mereka, antara lain, para pekerja formal yang tidak didaftarkan oleh perusahaannya di BPJS
Ketenagakerjaan, pekerja informal yang tidak terdaftar dalam BPJS, serta pekerja informal yang
mendaftarkan diri dengan status sebagai peserta mandiri/perorangan.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said lqbal, status tidak terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan bukan salah pekerja , melainkan perusahaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang BPJS telah mengatur, perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya. Namun,
nyatanya, tidak sampai separuh dari total pekerja formal terdaftar sebagai peserta BPJS.

Dilema data

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menghadapi dilema antara
kecepatan dan ketepatan penyerapan stimulus. Penyaluran berbagai program pemulihan
ekonomi kerap terkendala data penerima dan kerumitan prosedur birokrasi. Data yang tidak
lengkap memungkinkan penyaluran tak sepenuhnya tepat sasaran. Sementara pemberian
stimulus harus tetap akun tabel.
Karena itu, pemerintah mengandalkan data BPJS Ketenagakerjaan. "Data kembali diperdebatkan
karena banyak orang bilang banyak pekerja berpendapatan di bawah Rp 5 juta dan tidak di BPJS
Ketenagakerjaan," kata Sri Mulyani.

Solusinya, menurut Sri Mulyani, pemerintah akan membantu pekerja yang tak terdaftar dalam
BPJS Ketenagakerjaan dalam program Kartu Prakerja. Manfaat program Kartu Prakerja sama
dengan program subsidi gaji, yakni Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Setiap pekerja
akan mendapat subsidi gaji total Rp 2,4 juta.

Meski demikian, Kartu Prakerja juga menghadapi kendala penyaluran. Berdasarkan data
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, sejak program dibuka April 2020, baru 1 persen pelaku
usaha mikro dan kecil (informal) yang menjadi peserta. Tepatnya 7.396 orang dari total 680.918
peserta.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk memastikan tidak
ada masyarakat yang kekurangan bahan pokok. Pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai
bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala daerah diminta mengecek langsung. "Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan
sosial agar dicek betul, jangan sampai ada yang kekurangan, yang berkaitan dengan, misalnya,
bahan pokok," kata Presiden saat kunjungan kerja ke Bandung untuk menyaksikan uji klinis
vaksin Covid-19. (AGE/KRN/NTA)

136