Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Judul Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta
Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05200071/ancaman-
terhadap-petani-dan-potensi-konflik-agraria-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Irfan Kamil
Tanggal 2020-08-12 05:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Demi investasi non-pertanian, RUU Cipta Kerja
bermaksud melakukan perubahan terhadap UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Termasuk menghapus kewajiban menyediakan
tanah pengganti bagi petani terdampak
negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Bisa dibayangkan tanpa RUU Cipta kerja saja,
tercatat dalam sepuluh tahun (2003-2013) konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian,
satu (satu) rumah tangga petani hilang

neutral - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Artinya, jika laju cepat konversi tanah pertanian
ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi RUU Cipta Kerja, maka tanah pertanian masyarakat akan
semakin menyusut

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Begitu pun jumlah petani pemilik tanah dan
petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang
utama yakni, tanah. Mata pencaharian petani akan semakin tergerus

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Atas nama pengadaan tanah untuk
pembangunan dan kepentingan umum, RUU Cipta Kerja akan memperparah konflik agaria,
ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat

positive - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah memperluas
definisi kepentingan umum dengan menambahkan kepentingan investor pertambangan,
pariwisata, industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) ke dalam kategori kepentingan umum

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Harus diingat, tanpa RUU Cipta Kerja pun, UU
pengadaan tanah secara praktiknya telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Pengadaan tanah sering kali
mengesampingkan prinsip keadilan, karena bagi pihak yang menolak bentuk dan besaran ganti

141