Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

rugi, prosesnya dititipkan di Pengadilan Negeri sehingga mempermudah proses penggusuran
tanah masyarakat
neutral - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi
pada perkebunan Belanda hanya 75 tahun

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Sekarang RUU Cipta Kerja mau menjadikan
HGU berumur 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah

neutral - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru,
hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya
diberikan kepada pemerintah

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Ini cara memutar tersembunyi pemerintah,
yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar, di tengah ketimpangan
penguasaan tanah akibat monopoli perusahaan yang sudah terjadi

negative - Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal KPA) Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena
melanggar Konstitusi

negative - Arif Wibowo (anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P) Saya enggak setuju, karena
bertentangan dengan UUPA yang artinya adalah eksploitasi terhadap negara dan rakyat serta
mengabdi kepada kepentingan modal

neutral - Arif Wibowo (anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P) Jelas bertentangan dengan ideologi
dan politik agraria nasional kita. Kembalikan kepada UUPA agar lebih berorientasi kepada
pemanfaatan tanah secara adil dan peduli sosial

Ringkasan

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti sejumlah perubahan ketentuan dalam draf
omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas DPR dan
Pemerintah.

ANCAMAN TERHADAP PETANI DAN POTENSI KONFLIK AGRARIA DALAM RUU CIPTA
KERJA

JAKARTA, - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti sejumlah perubahan ketentuan
dalam draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas
DPR dan Pemerintah .

Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani , memperparah
konflik agraria , memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik penggusuran demi
investasi.

Perubahan ini terkait izin konversi tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori
kepentingan umum untuk pengadaan tanah, dan jangka waktu hak pengelolaan atas tanah.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, ketentuan izin untuk konversi tanah pertanian
ke non-pertanian makin dipermudah.

142