Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

pariwisata terus mencari solusi agar sektor ini dapat pulih kembali di masa adaptasi kebiasaan
baru.
"Peranan manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak pra
employment, during employment sampai kepada post employment," ucap Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi yang diterima, Selasa (11/8).

Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi.
Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap
keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan.

Akibatnya dapat terjadi seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja,
sampai kepada pengurangan tenaga kerja atau PHK. "Peranan tersebut dimanifestasikan agar
dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak ketenagakerjaan yang
tidak diinginkan," ucap Ida.

Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan pro-
gram-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi
ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling, reskilling,
up-skilling, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah
soft skill.
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi,
penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta hubungan

industrial dan jaminan sosial. "Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan
dengan bidang perhotelan dan restoran," kata Ida.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata di seluruh dunia
karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya, basis
penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan
oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus. Indonesia
sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata tidak luput dari imbas ini.
"Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat
wabah Covid-19," tutur Ida.
Pihak Kemnaker telah berkoordinasi dengan 12 Disnaker Provinsi agar mengidentifikasi dampak
pandemik Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan. Mengenai hal itu, ia meminta SP/SB untuk
membantu mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kemenaker. Data dan
informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat dapat segera dicarikan solusi melalui program
kerja pemerintah/'Dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk
mencari solusi terbaik dan menghindari PHK," kata Ida.

Pemerintah sendiri menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk biaya penanangan Covid-19. Dana
tersebut terbagi untuk beberapa sektor. Pertama untuk sektor kesehatan Rp 87,55 triliun,
perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, pembiayaan korporasi Rp
53,57 triliun, sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Rp 106,11 triliun, serta
penanganan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp 123,46 triliun, (ark)

139