Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 146
Dewi juga menyoroti kewenangan pemerintah pusat yang bisa menerbitkan jenis-jenis hak baru
di atas hak pengelolaan.
Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal.
Dewi menilai, ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN)
dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ).
"Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak
baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah," tutur dia.
Jika ketentuan soal hak pengelolaan atas tanah tersebut disahkan, Dewi khawatir ketimpangan
penguasaan tanah akan semakin besar.
Kemudian, korporasi akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli, karena jangka
waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama.
"Ini cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP
untuk investor besar, di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat monopoli perusahaan
yang sudah terjadi," kata Dewi.
Dewi pun menekankan bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007.
Putusan MK tersebut membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun.
"Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi," ucapnya.
Eksploitasi oleh kepentingan modal Sebelumnya, anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Arif
Wibowo menyatakan tak sepakat dengan ketentuan Pasal 127 RUU Cipta Kerja.
Arif menilai, aturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
"Saya enggak setuju, karena bertentangan dengan UUPA yang artinya adalah eksploitasi
terhadap negara dan rakyat serta mengabdi kepada kepentingan modal," kata Arif, Kamis
(30/4/2020).
Arif meminta, perpanjangan HGU tetap mengacu pada UUPA, yaitu paling lama 25 tahun atau
dapat diperpanjang hingga 35 tahun.
Kemudian, ia meminta kebijakan HGU yang saat ini diterapkan di Indonesia dievaluasi agar lebih
berorientasi pada pemanfaatan tanah yang adil.
"Jelas bertentangan dengan ideologi dan politik agraria nasional kita. Kembalikan kepada UUPA
agar lebih berorientasi kepada pemanfaatan tanah secara adil dan peduli sosial," ujar Arif..
145
