Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Sanksi tersebut harus diterapkan karena belakangan banyak perusahaan yang enggan
melaporkan kasus korona. Padahal, pelaporan kasus di mana pun sangat penting untuk
kepentingan tracing penularan virus berbahaya itu kepada orang lain.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, kemarin,
mengatakan rincian isi pergub dan jenis sanksi nantinya akan langsung diumumkan Gubernur
Anies Baswedan.

Selain sanksi terhadap perusahaan yang menutupi kasus covid-19 di internalnya, pergub ini,
menurut Andri, juga akan menjadi payung hukum bagi sanksi denda progresif bagi perusahaan
yang melanggar aturan PSBB berulang kali. "Iya, termasuk itu juga nanti ada dalam pergub baru.
Sabar saja sampai nanti diumumkan," kata dia.

Secara terpisah, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasbiallah
Ilyas mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sanksi progresif kepada para
pelanggar aturan PSBB.
Ia menilai sanksi yang berat akan membuat masyarakat jera dan mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau saya bilang, memang harus ada sanksi yang berat. Misalnya, di luar negeri, tidak pakai
masker selain denda berapa juta rupiah juga bisa masuk penjara 1-2 bulan." Lebih jauh, terang
Ilyas, jika hanya menunggu kesadaran masyarakat, hal itu akan sulit terwujud. Meski Jakarta
adalah ibu kota, pemahaman dan implementasi warganya terhadap aturan justru bisa dikatakan
rendah.

Ia menegaskan sanksi progresif ini harus dioptimalkan dengan baik agar tujuan Pemprov DKI
Jakarta meningkatkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan bisa tercapai. "Mohon
maaf, meski ini ibu kota, masih banyak warganya yang tidak memiliki kesadaran terhadap
aturan." Ditutup Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 51 perusahaan selama PSBB
transisi, mulai 6 Juni hingga 10 Agustus 2020. Andri menjelaskan penutupan itu dilakukan setelah
pihaknya melakukan sidak pengawasan protokol kesehatan ke 3.349 perusahaan di Ibu Kota.
"Sebanyak 389 perusahaan mendapatkan peringatan pertama, 101 peringatan kedua, dan 51
ditutup sementara," katanya.

Andri menambahkan, pihaknya menemukan ada karyawan terpapar korona di 44 dari 51
perusahaan yang ditutup sementara. Namun, Andri enggan menjelaskan jumlah karyawan yang
terpapar dan detail perusahaan itu. (Put/Ssr/J-2).

233