Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 233
Judul Pergub Baru Mengatur Sanksi bagi Perusahaan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Penutupan Perusahaan
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/335936-pergub-baru-
mengatur-sanksi-bagi-perusahaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-12 04:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta) Iya,
termasuk itu juga nanti ada dalam pergub baru. Sabar saja sampai nanti diumumkan
negative - Hasbiallah Ilyas (anggota DPRD DKI) Kalau saya bilang, memang harus ada sanksi
yang berat. Misalnya, di luar negeri, tidak pakai masker selain denda berapa juta rupiah juga
bisa masuk penjara 1-2 bulan
negative - Hasbiallah Ilyas (anggota DPRD DKI) Kalau saya bilang, memang harus ada sanksi
yang berat. Misalnya, di luar negeri, tidak pakai masker selain denda berapa juta rupiah juga
bisa masuk penjara 1-2 bulan.
negative - Hasbiallah Ilyas (anggota DPRD DKI) Mohon maaf, meski ini ibu kota, masih banyak
warganya yang tidak memiliki kesadaran terhadap aturan
neutral - Hasbiallah Ilyas (anggota DPRD DKI) Mohon maaf, meski ini ibu kota, masih banyak
warganya yang tidak memiliki kesadaran terhadap aturan.
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Sebanyak 389 perusahaan mendapatkan peringatan pertama, 101 peringatan kedua, dan 51
ditutup sementara
Ringkasan
SEJUMLAH rencana sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi
nantinya dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub). Salah satunya ialah sanksi terhadap
perusahaan yang menutupi atau tidak melaporkan ketika ada karyawan yang terkena covid-19.
PERGUB BARU MENGATUR SANKSI BAGI PERUSAHAAN
SEJUMLAH rencana sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi
nantinya dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub). Salah satunya ialah sanksi terhadap
perusahaan yang menutupi atau tidak melaporkan ketika ada karyawan yang terkena covid-19.
232
