Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 229
"Dari semua DIM terkait kewenangan pemda tidak ada yang dicabut, kecuali yang terkait dengan
proyek strategis nasional," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas
dalam rapat Baleg, kemarin.
Supratman mengatakan sejak awal rencana penyusunan RUU Cipta Kerja, sudah disepakati
bahwa tujuan RUU itu ialah untuk penyederhanaan, bukan pengambilan kewenangan.
"Tidak akan diambil kewenangan-kewenangan daerah, tetapi diatur soal NSPK-nya (norma,
standar, prosedur, dan kriteria) supaya ada SOP-nya, ini NSPK nanti yang dibuat oleh pemerintah
pusat," ujar Supratman.
Ketua Komite I DPD RI Teras Narang meminta dalam pembahasan DIM RUU Ciptaker,
pemerintah dapat lebih meningkatkan jumlah daerah yang dijadikan sampel. Ia berpendapat
selama ini pihak pemerintah kerap hanya menjadikan satu atau dua daerah sebagai contoh
dalam mengajukan usul pada pembahasan RUU Ciptaker.
"Kami mohon pada pemerintah karena UU ini bersifat nasional agar wakil dari pemerintah tidak
beri contoh satu atau dua kabupaten dan kota saja. Mohon, Indonesia adalah negara yang
sangat besar, jadi jangan sampai ada kesalahan," ujar Teras.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto
menyampaikan harapan agar RUU Cipta Kerja tidak mengembalikan mekanisme ketatanegaraan
menjadi seperti era sentralistis masa lalu.
Menurut dia. RUU Cipta Kerja berpotensi membuat berbagai bentuk perizinan yang semula
menjadi kewenangan pemda akan ditarik menjadi kewenangan pusat.
Saat ini Baleg DPR masih terus melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU
Ciptaker dengan pemerintah. Pembahasan DIM sampai pada penyusunan batas luas
kewenangan pemerintah pusat dan daerah pada wilayah darat dan perairan laut.
Cegah resesi
Pengamat ekonomi Rahma Gafmi menilai RUU Cipta Kerja dapat membantu Indonesia lolos dari
jurang resesi ekonomi. Pasalnya, RUU ini akan menarik banyak investasi ke dalam negeri. "Kalau
RUU Ciptaker segera diketok oleh anggota parlemen, itu akan menarik investasi lebih kencang
datang ke Indonesia," ujar Rahmi, kemarin.
Rahmi menuturkan RUU Cipta Kerja merupakan peraturan yang bisa menyelesaikan berbagai
persoalan. RUU itu dapat membuat peraturan yang tumpang-tindih saat ini menjadi lebih jelas.
Menurut Rahmi, banyaknya peraturan yang tumpang-tindih telah menjadi hambatan investasi
masuk ke Indonesia. Padahal, investasi merupakan senjata untuk menghadapi resesi ekonomi.
Dengan investasi yang membanjir, lapangan kerja bakal banyak tercipta dalam skala yang luas.
Hal itu akan membantu memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi covid-19.
"Saya yakin justru nanti akhir tahun kuartal 4. walaupun ada suatu pertumbuhan yang negatif,
tidak terlalu dalam." ujar Rahma.
Rahma menjelaskan daya beli masyarakat yang rendah selama pandemi memberi dampak
negatif terhadap perekonomian nasional. Perluasan lapangan kerja akan mengembalikan daya
beli.
(Cah/Ant/P-2).
228
