Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Langkah itu ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri kebuntuan dalam pembahasan
RUU Ciptaker. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang selama ini ramai ditolak kelompok buruh.
Pembentukan tim kerja disepakati dalam rapat tertutup yang berlangsung tiga jam di Gedung
Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (11/8). "Ini hasil dialog bersama tadi
(kemarin, Red)," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat Dijelaskan,
tim kerja yang melibatkan serikat pekerja dibentuk khusus untuk membahas klaster
ketenagakerjaan. Tim efektif bekerja mulai 18Agus-tus. "Saya kira ini untuk mencari solusi
bersama," ujar Dasco.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ada empat
organisasi buruh yang terlibat dalam timkerja bersama. Selain KSPI, ada Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan
Federasi Serikat Pekerja Industri (FSPI). Ada 16 orang tokoh buruh yang ikut dalam tim tersebut
"Kami setuju membentuk tim bersama antara buruh DPR, dan pemerintah untuk membahas
pasal demi pasal," kata dia.

Pihaknya mengapresiasi kebijakan DPR yang akhirnya memberi -kan ruang kepada buruh untuk
ikut membahas RUU itu. Menurut Said, langkah tersebut memberikan harapan agar RUU Ciptaker
tidak merugikan pekerja. Dalam pembahasan nanti, tim kerja bersama akan fokus pada klaster
ketenagakerjaan yang selama ini paling menyita perhatian publik.

Kelompok buruh, ungkap Said, akan berjuang keras agar omnibus law tidak mereduksi Undang-
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah isu yang selama ini jadi
kekhawatiran akan dikaji serius. Misalnya kemudahan mempekerjakan unskill workers (buruh
kasar) asing, penghapusan upah minimum, penghapusan pesangon, dan persoalan PHK. "Ini
adalah benteng terakhir untuk memastikan agar aspirasi kaum buruh bisa diserap dengan baik,"
imbuhnya.

Terkait tuntutan menghapus klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker, KSPI cenderung
melunak. Said menyatakan siap melalui semua proses pembahasan lebih dulu. "Apakah periu
dihapus atau tidak, kita akan lihat nanti di akhir," ucap tokoh buruh itu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menambahkan, sejauh ini pihaknya telah menuntaskan
5.000 daftar inventarisasi masalah (DIM). Masih kurangsekitar2.000DIM. Sisa yang belum
dibahas termasuk di antaranya klaster ketenagakerjaan dan klaster kemudahan perizinan. "Yang
belum dibahas masuk dalam substansi Memang sengaja kami bahas di akhitf' tuturnya
(mar/c9/fat)

225