Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 223
Hal itu dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan di tengah publik.
"Ada potensi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta dan masih mendapatkan upah penuh dari
perusahaan mendapatkan subsidi gaji. Akhirnya, saya perkirakan pekerja itu akan menabung
atau menyimpan subsidi gaji itu ke tabungannya. Sebab upahnya masih cukup untuk memenuhi
kebutuhannya," katanya.
Alhasil, fenomena itu akan membuat niatan pemerintah untuk memacu belanja masyarakat
berpeluang tertahan. Dana yang seharusnya dibelanjakan, akhirnya akan mengendap di
perbankan atau lembaga keuangan lain.
Kondisi itu akan memperparah situasi, di mana dana pihak ketiga di perbankan terus bertambah.
Alhasil, konsumsi agregat yang diharapkan pemerintah terjadi dari subsidi gaji tidak berjalan.
Seperti diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penghimpunan dana industri
perbankan pada kuartal 11/2020 menurun dibandingkan periode sebelumnya yakni dari 9,54%
menjadi 7,42%.
Kendati mengalami penurunan secara total, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso
mengatakan saat ini pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di bank besar yakni bank umum
kelompok usaha (BUKU) 4 justru mengalami kenaikan signifikan dengan pertumbuhan 11,9%.
Pertumbuhan DPK bank BUKU 4 karena memiliki layanan digital sehingga memudahkan nasabah
dalam menempatkan dana.
SOLUSI
Timboel pun meminta adanya terobosan dari pemerintah untuk menelusuri secara langsung ke
tiap perusahaan.
'Telusuri mana saja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita punya
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Paksa perusaaan
patuhi itu supaya kita dapat data yang akurat, siapa pekerja yang seharusnya mendapat subsidi,"
katanya.
Usulan yang sama pun muncul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal.
"Kalau masih pakai acuan BPJS Ketenagakerjaan, saya yakin konsumsi rumah tangga tidak akan
terdongkrak secara signifikan. Sebab, data itu tidak mencakup semua pekerja yang sejatinya
butuh subsidi untuk kebutuhan sehari-harinya," katanya.
Untuk itu, dia mengusulkan agar pemerintah juga menggunakan data dari TNP2K Sekretariat
Wapres atau data BPJS Kesehatan. Hal itu akan menambah akurasi penyaluran subsidi gaji.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani
meminta perusahaan-perusahaan di Indonesia proaktif mendaftarkan pekerjanya yang belum
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerja pun juga perlu aktif mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan, jika mereka merasa
masuk kriteria," katanya.
Dengan demikian, patut ditunggu bagaimana respons pemerintah terhadap risiko ketidaktepatan
sasaran pemberian subsidi gaji tersebut.
222
