Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 222
Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan program itu tengah difinalisasi
pemerintah. Sedianya program itu akan berjalan mulai September-Desember 2020.
Sasaran utama program ini adalah tenaga kerja non-pegawai negeri sipil (PNS) dan BUMN alias
pegawai swasta.
Nantinya, pemerintah akan memberikan bantuan atau mentransfer dana ke tiap pekerja yang
masuk kriteria tersebut sebesar Rp600.000 per bulan.
Syaratnya, pekerja yang akan menerima subsidi gaji itu adalah mereka yang terdaftar aktif di
BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki iuran di bawah Rpl50.000 per bulan.
"Pelaksanaannya sedang dimatangkan, tapi nantinya konsepnya subsidi akan diberikan tiap dua
bulan sekali langsung ke rekening pekerja," kata Erick, pekan lalu.
Dia mengatakan fokus pemerintah adalah menggenjot konsumsi masyarakat agar perekonomian
nasional dapat terus bergerak.
Menteri Tfenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan jumlah calon menerima naik menjadi
15.725.232 orang dari sebelumnya 13.870.496 orang.
"Dengan demikian, maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami
kenaikan menjadi Rp37,7 triliun dari semula Rp33,l triliun," kata Ida dalam konferensi pers
virtual, Senin (10/8).
Ida menjelaskan data penerima diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.
Pengumpulan data dilakukan hingga 30 Juni 2020.
"Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut, mereka yang berhak
menerima subsidi upah tersebut," katanya.
Sekilas, program tersebut terbilang cukup efektif jika diterapkan. Apalagi, jika melihat struktur
penyusun PDB Indonesia yang didominasi oleh konsumsi rumah tangga.
Dengan adanya stimulus dalam bentuk tunai tersebut, masyarakat dapat dirangsang untuk
membelanjakan uangnya. Alhasil, industri dalam negeri dapat kembali bergerak dan roda
ekonomi berputar kembali.
Namun, di balik niatan baik pemerintah tersebut terdapat risiko yang mengancam yakni
pelaksanaan yang tepat sasaran. Problematika klasik yang selalu menggelayuti Indonesia dalam
tiap program yang ditujukan ke masyarakat.
KETEPATAN SASARAN
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan terdapat risiko program subsidi
gaji tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya, pemerintah memberikan subsidi gaji tersebut
berdasarkan pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Perlu dicatat belum semua pekerja swasta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada peluang,
pekerja swasta yang mengalami pemotongan gaji karena pandemi Covid-19, tidak mendapatkan
subsidi gaji pemerintah," ujarnya, Senin (10/8).
Di sisi lain, dia juga melihat ada potensi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan
memenuhi kriteria, tapi tidak mengalami pemangkasan gaji mendapatkan subsidi dari
pemerintah.
221
