Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 228
Judul RUU Ciptaker Jaga Kewenangan Pemda
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis P-2
Tanggal 2020-08-12 04:07:00
Ukuran 252x140mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 71.820.000
News Value Rp 215.460.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Dari semua DIM terkait kewenangan
pemda tidak ada yang dicabut, kecuali yang terkait dengan proyek strategis nasional
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Tidak akan diambil kewenangan-
kewenangan daerah, tetapi diatur soal NSPK-nya (norma, standar, prosedur, dan kriteria) supaya
ada SOP-nya, ini NSPK nanti yang dibuat oleh pemerintah pusat
positive - Rahmi (None) Kalau RUU Ciptaker segera diketok oleh anggota parlemen, itu akan
menarik investasi lebih kencang datang ke Indonesia
positive - Rahma Gafmi (Pengamat ekonomi) Saya yakin justru nanti akhir tahun kuartal 4.
walaupun ada suatu pertumbuhan yang negatif, tidak terlalu dalam
neutral - Rahma Gafmi (Pengamat ekonomi) Saya yakin justru nanti akhir tahun kuartal 4.
walaupun ada suatu pertumbuhan yang negatif, tidak terlalu dalam.
Ringkasan
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi
masalah RUU Cipta Kerja diperbanyak.
RUU CIPTAKER JAGA KEWENANGAN PEMDA
DPD meminta jumlah daerah yang menjadi sampel dalam pembahasan daftar inventarisasi
masalah RUU Cipta Kerja diperbanyak.
Putri Rosmalia Octaviyani putri@mediaindonesia.com
PEMERINTAH daerah (pemda) tidak perlu khawatir RUU Cipta Kerja (Ciptaker) akan
mempersempit ruang gerak daerah. Omnibus law tersebut tidak akan mencabut kewenangan-
kewenangan daerah yang selama ini sudah ada.
227
