Page 369 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 369
Judul Sebanyak 51.200 Pekerja di NTB Penuhi Syarat Terima Subsidi
Nama Media republika.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qewl60384/sebanyak-51200-pekerja-di-
ntb-penuhi-syarat-terima-subsidi
Jurnalis Andi Nur Aminah
Tanggal 2020-08-11 21:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adventus Edison Souhuwat (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan) Dari 91.800
pekerja yang tersebar di 4.400 perusahaan, hanya 51.200 yang memenuhi persyaratan. Itu data
sementara dan sewaktu-waktu bisa berubah apabila ada penyelesaian tunggakan iuran hingga
Juni 2020
negative - BPJAMSOSTEK (None) Jika ada kesalahan data, terutama nomor rekening, maka
pekerja berpotensi tidak memperoleh subsidi gaji. Untuk itu, kami meminta kepada pimpinan
perusahaan atau kepala sumber daya manusia (HRD) perusahaan agar mengirim data yang valid,
khususnya data nomor rekening
positive - Adventus Edison Souhuwat (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan) Empat bank milik
pemerintah tersebut diminta untuk membantu pekerja dalam hal pembuatan buku rekening
tabungan
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di
bawah Rp 5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi
dari pemerintah ini.
Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal III dan kuartal IV dengan nilai setiap kuartal Rp 1,2
juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp 2,4 juta.
Rencananya, program ini akan dimulai pada September 2020 mendatang dengan total anggaran
mencapai Rp 37,7 triliun.
SEBANYAK 51.200 PEKERJA DI NTB PENUHI SYARAT TERIMA SUBSIDI
MATARAM -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Nusa
Tenggara Barat mencatat 51.200 pekerja di wilayahnya memenuhi persyaratan untuk menerima
subsidi gaji sebesar Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. "Dari 91.800 pekerja yang tersebar
368