Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 455

Kemudian tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta
              yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020," katanya melalui keterangan tertulis,
              Senin (10/8/2020).

              Ida menjelaskan, bank penyalur yang merupakan Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara) akan
              langsung  menyalurkan  dana  subsidi  upah  langsung  kepada  rekening  penerima  bantuan
              pemerintah.

              "Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
              Rp 600.000 per bulan selama empat bulan ( Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
              sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
              ucapnya.

              Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
              telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
              yang ditentukan.
              Menurutnya,  pemerintah  menggunakan  data  BPJS  Ketenagakerjaan  agar  pemberian  bantuan
              subsidi cepat tersalurkan dan tepat sasaran. Karena saat ini, data tersebut dinilai paling akurat
              dan lengkap.

              Dia kembali menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan
              terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada
              batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang akan mendapatkannya.

              Berdasarkan  hasil  rapat dengan  kementerian/lembaga  telah  disepakati untuk  memperbanyak
              masyarakat  yang  akan  mendapatkan  bantuan  ini.  Maka  jumlah  calon  penerima  ditingkatkan
              menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.

              "Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
              menjadi  Rp  37,7  triliun  dari  semula  Rp  33,1  triliun,"  katanya.  Adapun  dalam  mengawasi
              pelaksanaan  bantuan  supaya  tepat  sasaran,  pemerintah  mendapatkan  pendampingan  dari
              Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.

              Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "  Sri Mulyani: Presiden Pertimbangkan Beri
              Gaji ke-13 untuk Tenaga Kesehatan  " dan di Kompas.com dengan judul "  Ini Syarat Karyawan
              Swasta Dapat Subidi Gaji Rp 600.000  ".





























                                                           454
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460