Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 457
Hanya saja, tidak semua pekerja akan mendapatkannya karena masih ada beberapa perusahaan
yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, ada perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerja, dan juga ada yang tidak
mengikuti semua program BPJS Ketenagakerjaan. "Kami mendapatkan waktu hingga 15 Agustus
untuk penyiapan data," ungkap Taufiq, di Kulon Progo , Selasa 11 Agustus 2020.
"Proses verifikasi dilakukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. BPJS
Ketenagakerjaan hanya memfasilitasi data," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo, Sutedjo menjelaskan, bantuan upah tersebut akan diberikan
kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. Jika nantinya ada konflik internal, hal tersebut
menjadi risiko yang harus dihadapi. Sebagai langkah tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi
dengan pihak terkait untuk mengantisipasi serta meminimalkan gejolak sosial yang mungkin
muncul. "Konsekuensinya harus diantisipasi dan dihadapi," katanya.
Selain itu, di lingkup pemerintahan, pekerja yang berhak memperoleh adalah guru honorer dan
pekerja tenaga harian lepas, yang di dalamnya termasuk perangkat di 87 Kalurahan yang sudah
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Di Kulon Progo, lanjutnya, ada sekitar 14.000 pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Namun setelah pandemi Covid-19 , jumlah tersebut turun menjadi sekitar 12.000. "Rencana
pemberian bantuan upah sangat mungkin menimbulkan konflik internal. Ini karena tidak semua
pekerja di sebuah perusahaan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ritus.
456
