Page 453 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 453

"Presiden juga mempertimbangkan untuk memberi reward ke tenaga kesehatan dan non tenaga
              kesehatan semacam gaji ke-13 atau tambahan reward ke mereka," ujar Sri Mulyani dalam video
              conference, Senin (11/8/2020).

              Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memperpanjang pemberian insentif untuk tenaga
              medis hingga akhir tahun ini.

              Sebelumnya, pemberian insentif tenaga kesehatan diberikan hingga bulan September.

              Menurut  Sri  Mulyani,  pemberian  reward  tersebut  sebagai  apresiasi  dari  pemerintah  kepada
              mereka yang sudah melaksanakan di garis paling depan menghadapi covid-19.

              "Sehingga tenaga kesehatan nanti selain dapat insentif sampai Desember, mereka akan ada
              tambahan reward sebagai apresiasi dari pemerintah kepada mereka yang sudah melaksanakan
              di garis terdepan menghadapi covid-19," jelas Sri Mulyani.
              Pemerintah  juga  bakal  memberikan  dukungan  kepada  rumah  sakit  (RS)  dengan  melakukan
              percepatan proses pengadaan alat kesehatan serta proses klaim biaya perawatan.

              Hal  tersebut  dilakukan  agar  tingkat  kesembuhan  pasien  covid-19  meningkat  dan  menekan
              tingkat angka kematian.

              "Termasuk keakuratan biaya penanganan covid ini terus ditingkatkan," ujar Sri Mulyani.
              Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan serapan
              anggaran covid-19 dengan mengalokasian pada proses pengadaan vaksin.

              Pasalnya, hingga awal Agustus 2020, realisasi anggaran kesehatan penanganan covid-19 baru
              Rp 7,14 triliun atau 14,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun. Rinciannya, Rp 45,9 triliun sudah
              masuk  dalam  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA),  Rp  3,8  triliun  tanpa  DIPA  karena
              insentif pajak kesehatan, dan Rp 37,9 triliun yang belum di-DIPA.

              Adapun rincian dari realisasi anggaran tersebut, yaitu Rp 1,8 triliun untuk insentif kesehatan
              pusat dan daerah, Rp 16,2 miliar santunan kematian bagi 54 tenaga kesehatan yang meninggal,
              Rp 3,2 triliun gugus tugas penanganan virus corona, dan Rp 2,1 triliun insentif bea masuk dan
              PPN kesehatan.

              Sementara untuk anggaran penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara
              keseluruhan, realisasinya hingga 7 Agustus 2020 sebesar Rp 151,25 triliun. Angka ini baru 21,8
              persen dari pagu yang disiapkan Rp 695,2 triliun.

              Selain untuk sektor kesehatan, untuk PEN di sektor perlindungan sosial telah terealisasi Rp 86,5
              triliun atau 48,8 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 203,91 triliun.

              Realisasi ini merupakan yang terbesar, mulai dari bantuan sosial (bansos), Program Keluarga
              Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

              Dukungan untuk UMKM terealisasi Rp 32,5 triliun atau 27,1 persen dari pagu Rp 123,47 triliun.

              Anggaran ini disalurkan mulai dari penempatan dana di perbankan, pembiayaan investasi hingga
              pemberian subsidi bunga bagi UMKM.

              Sementara  itu,  realisasi  pembiayaan  korporasi  masih  nihil.  Padahal  pemerintah  menyiapkan
              anggaran hingga Rp 53,57 triliun.






                                                           452
   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458