Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 481

Pria yang akrab disapa Utoh ini menyampaikan, pekerja calon penerima bantuan juga bisa ikut
              berpartisipasi  mendaftarkan  dirinya.  Caranya,  dengan  melampirkan  data  nomor  rekening
              miliknya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan.

              "Diharapkan  pemberi  kerja  (perusahaan)  dan  tenaga  kerja  ikut  proaktif  menyampaikan  data
              nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.

              Untuk proses selanjutnya, ia meneruskan, BP Jamsostek bakal menyampaikan data yang telah
              terkumpul kepada pemerintah. Itu merupakan data peserta aktif dengan gaji di bawah Rp 5 juta
              berdasarkan upah pekerja yang dilaporkan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu,
              pemerintah  disebutnya  akan  melakukan  validasi  ulang  terkait  data  yang  disampaikan  BP
              Jamsostek. Itu dilakukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran.

              "Hal ini dilakukan karena sumber dana bantuan  subsidi gaji  ini berasal dari alokasi anggaran
              dari pemerintah," ujar Utoh.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  menyatakan,  pemerintah  akan
              memverifikasi data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang
              ditentukan. Sehingga menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai
              kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada para pekerja.

              "Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan
              valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan
              tepat sasaran," ungkapnya.

              Untuk  itu,  Ida  memaparkan,  pekerja  yang  mendapat  insentif  harus  memenuhi  seluruh
              persyaratan yang ada. Berikut persyaratannya:

              1.  Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
              2.  Terdaftar  sebagai  peserta  jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  masih  aktif  di  BPJS
                 Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
              3.  Peserta yang membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp
                 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
              4.  Pekerja atau Buruh penerima Upah5. Memiliki rekening bank yang aktif6. Tidak termasuk
                 dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja7. Peserta yang terdaftar sebagai
                 peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020..































                                                           480
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486