Page 486 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 486
"Challenge-nya adalah karena teman-teman ini harus menyertakan nomor rekeningnya. Karena
ini akan ditransfer langsung ke penerima maka yang dibutuhkan sekarang adalah nomor
rekening seluruh calon penerima program," katanya.
Menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 Juni 2020 sendiri merupakan salah
satu syarat agar pekerja mendapatkan bantuan total Rp 2,4 juta itu. Saat ini, kata Ida,
BPJamsostek sendiri tengah mensosialisasikan, menggerakkan, menyampaikan kepada seluruh
perusahaan-perusahaan industri untuk menyampaikan kepada seluruh pekerjanya agar
memberikan nomor rekening. Sebab itu, Ida mengimbau kepada para HRD perusahaan untuk
mengumumkan sesegera mungkin kepada para pekerja di bawah upah Rp 5 juta agar
memberikan nomor rekening mereka sebagai syarat.
Pemerintah menargetkan akan memberikan subsidi kepada 15.725.232 orang pekerja, dari yang
semula hanya 13.870.496 orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran untuk
subsidi juga naik menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.
"Yang paling dibutuhkan sekarang adalah pendataan nomor rekening, karena (subsidi) langsung
kepada penerima jadi tidak melalui siapa-siapa, tidak melalui perusahaan. Itu yang sedang
dikerjakan teman-teman BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida.
Ida Fauziyah sebelumnya menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja
untuk mendapatkan bantuan insentif upah dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan selama
4 bulan. Syarat tersebut yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK,
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif yang dibuktikan dengan nomor
kartu kepesertaan. Selain itu, peserta juga membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Persyaratan lainnya, adalah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali nonASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020..
485