Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 5
"Saya optimistis di kuartal ketiga kita akan lebih baik, kita ingin positif tapi perlu kerja keras. Juli,
Agustus, September menentukan, kita belanjakan sesegera mungkin. Kemungkinan kita kembali
ke positif masih ada peluang," ujarnya.
Masih Terkendala Nomor Rekening Rencana pemerintah tersebut ternyata masih terkendala di
nomor rekening. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ), belum
memiliki data rekening peserta yang akan menerima subsidi gaji dari pemerintah.
Direktur Utama BPJamsostek, Agus Susanto, mengatakan dalam database BPJamsostek tidak
memuat nomor rekening calon penerima subsidi upah.
"Sesuai data yang dilaporkan ke BPJamsostek dan tercatat di sistem, per tanggal 30 Juni kami
mendapatkan angka 15,7 juta pekerja. Datanya sudah ada. Data by name by address,
perusahaannya apa, alamatnya di mana, sangat jelas. Tetapi yang belum ada adalah nomor
rekening," kata Agus dalam konferensi pers daring Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah,
Senin (10/8).
Agus mengatakan, pihaknya kini membutuhkan waktu untuk melengkapi dan mengumpulkan
nomor-nomor rekening calon penerima subsidi upah.
Caranya, BPJamsostek telah menginformasikan kepada para pemberi kerja untuk menginput
nomor rekening para pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta sebulan.
"Kami informasikan ke pemberi kerja. Data kita kembalikan lagi ke pemberi kerja atau
perusahaan. Tolong dicek, lengkapi nomor rekening, kalau (datanya) salah keluarkan. Sistem
sudah ada real time. Terhubung dengan seluruh perusahaan," ujarnya.
Agus juga menegaskan bahwa kesuksesan program ini perlu didukung oleh perusahaan. Dia pun
mengimbau perusahaan untuk menyerahkan nomor rekening pekerja yang masuk kategori untuk
menerima subsidi gaji dari pemerintah.
Bisa Diperluas ke Pekerja Informal Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah
perlu untuk memperluas sasaran pekerja tersebut ke informal. Di Indonesia sendiri, pekerja
informal disebut justru paling banyak dibandingkan pekerja formal.
"Untuk subsidi pekerja di sektor formal, tidak menutup kemungkinan di 2021 dan ke depannya
akan dilakukan universal basic income yang lebih besar. Saya rasa ini bisa diperluas juga ke
informal," kata Bhima dalam diskusi virtual Pro Kontra Stimulus Gaji, Selasa (11/8).
Untuk anggarannya, Bhima menyarankan pemerintah bisa memanfaatkan stimulus dari insentif
usaha, yang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional anggarannya mencapai Rp 120,6
triliun.
Menurut Bhima, anggaran untuk insentif usaha seperti diskon pajak untuk korporasi,
pembebasan PPh 22 Impor, justru dinilai tak tepat.
Dia melanjutkan, kebijakan pemerintah untuk subsidi gaji juga dinilai telat. Semestinya,
kebijakan ini bisa diambil di awal untuk mendorong daya beli.
"Pemerintah dari awal salah anggaran, terlalu banyak memberikan kepada dunia usaha. Ini kan
menunjukkan stimulus fiskal diberikan ke korporasi tidak mampu jaga daya beli, anggarannya
ada Rp 120 triliun ini bisa dipakai untuk yang lebih luas ke informal," jelasnya.
Jangan Dikorupsi Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti rencana pemerintah yang
akan memberikan subsidi gaji Rp 600.000 kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
4
