Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

SKEMA PENYALURAN BLT UPAH TERUS DIGENJOT

BPJS Ketenagakerjaan terus menggenjot finalisasi skema, mekanisme dan kriteriap enerima
program bantuan subsidi upah dengan menggunakan data awal dan lembaga negara lainnya
sebagai dasar

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, progres saat ini dalam tahap
proses mengumpulkan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria melalui kantor cabang
masing-masing.

Menurutnya, pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data yang disampaikan oleh
BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ba ntuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena
sumber dana bantuan ini berasal dari alokasi anggaran pemerintah pusat.

"Penerima program subsidi upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan
peserta aktif di seluruh Indonesia. Dalam dua hari ini kami telah berhasil mengumpulkan sekitar
3,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat," kata Agus kepada Jabar Ekspres, Selasa
(11/8).

"Data yang disampaikan (BPJS Ketenagakerjaan) kepada pemerintah merupakan data peserta
aktif kategori pekerja penerima upah atau pekerja formal dengan upah di bawah Rp 5 juta,"
ucapnya. Kendati demikian, pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu
menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data
peserta.

"Bantuan subsidi upah ini merupakan nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta
aktif, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP)," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan Rp 37,74 triliun untuk program subsidi
pekerja terdampak Covid-19.

Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp 600 ribu perbulan per orang
selama 4 bulan atau per orang akan mendapatkan Rp 2,4 juta. Adapun skema pencairan atau
transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali. "Pemerintah berharap program ini
dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga agar Indonesia dapat terhindar
dari resesi ekonomi," tutupnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, M. Yamin Pahlevi
mengatakan bahwa Kantor Wilayah Jawa Barat juga tengah menyiapkan data tenaga kerja
sesuai dengan kriteria dimaksud. "Kami akan menyiapkan data tenaga kerja di wilayah Jawa
Barat sebaik mungkin. Sehingga kesejahteraan para pekerja di Jabar dapat semakin meningkat,"
pungkas Yamin.

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat
(Jabar) mendorong kepada seluruh perusahaan untuk memperhatikan karyawannya agar bisa
terdaftar di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal itu untuk mendata pekerja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui BLT upah di
bawah gaji Rp 5 juta. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Jawa Barat (Jabar), Rachmat Taufik Garsadi, mengaku saat ini tengah berkoordinasi dengan
BPJS Ketenagakerjaan untuk mendata pekerja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

(mg1/drx)

7