Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 6

Laode  yang  kini  menjabat  sebagai  Direktur  Eksekutif  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata
              Pemerintahan  atau  dikenal  Kemitraan,  mengapresiasi  langkah  pemerintah  demi  memulihkan
              ekonomi.  Namun  menurut  dia,  jangan  sampai  bantuan  pemerintah  itu  menimbulkan  celah
              korupsi  .

              "Dari dulu semua bantuan bermasalah, banyak yang tidak sampai ke orang yang tepat. Kalau
              lihat kasus di KPK, hampir semua bantuan pernah dikorupsi, contohnya bantuan Aceh, bantuan
              gempa  di  NTB  dikorupsi,"  kata  Laode  dalam  diskusi  virtual  Pro  Kontra  Stimulus  Gaji,  Selasa
              (11/8).

              Bahkan Laode pun mengingatkan kasus pandemi SARS yang menyeret Menteri Kesehatan Siti
              Fadilah Supari ke dalam jeruji besi. Untuk itu, dia meminta pemerintah memiliki skema yang
              jelas mengenai segala macam bentuk bantuan ke masyarakat di tengah pandemi ini.

              "Bantuan dengan pandemi SARS sampai menterinya masuk penjara juga. Saya berharap bahwa
              bantuan sekarang itu penerimanya jelas, sistem penyaluran baik, dan tidak menimbulkan celah
              untuk korupsi. Skemanya dibuat secara baik agar tidak menimbulkan  ekses  negatif," jelasnya.

              Lebih lanjut, Laode meminta agar pemerintah betul-betul memperhatikan proses bantuan subsidi
              gaji bagi pekerja. Jangan sampai hal ini justru disalurkan melalui pihak ketiga, seperti pemda,
              yang rentan dimanfaatkan.
              "Sekarang ini Pilkada. Saya takut sekali para bupati yang sedang melakukan kampanye besar-
              besaran,  kalau  uangnya  disalurkan  pemerintah,  yang  begini-begini  rentan  kampanye  dari
              incumbent," kata Laode.

              Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif  Infid  , Sugeng  Bahagijo  , menjelaskan bahwa
              subsidi gaji justru menjadi terobosan pemerintah untuk menutup celah korupsi. Sebab, uangnya
              akan langsung ditransfer dari pemerintah ke pemilik rekening penerima.

              "Desain yang  less corruption  ya ini, langsung diterima para penerima ke rekeningnya masing-
              masing. Sehingga tidak ada tangan lain di sini," kata Sugeng.

              Namun  menurut  Sugeng,  kebijakan  ini  belum  ideal.  Sebab  pemerintah  belum  memasukkan
              pekerja  informal yang gajinya  paling  banyak di bawah  Rp  5  juta.  Selain  itu,  mengumpulkan
              nomor rekening penerima juga masih menjadi tantangan bagi pemerintah.

              BPJamsostek  Korupsi  Subsidi Gaji  Presiden Jokowi2020 (c) PT Dynamo Media Network  Version
              1.1.262.

























                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11