Page 501 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 501
INI SYARAT DAPAT BANTUAN RP 600 RIBU BAGI PEKERJA SWASTA DENGAN GAJI
DI BAWAH RP 5 JUTA PER BULAN
Pemerintah memberikan bantuan senilai Rp 600 ribu bagi perkerja swasta dengan penghasilan
di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan Rp 600 ribu hanya akan diberikan kepada pekerja swasta
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pekerja akan mendapat bantuan selama empat bulan
dengan dua kali pencairan.
Dengan begitu, dalam satu kali pencairan pekerja mendapatkan uang sebesar Rp 1,2 juta. Lalu,
apa saja persyaratannya? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan insentif upah
dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan.
Syarat tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.
Kemudian syarat lainnya adalah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih
aktif, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan dan peserta yang membayar iuran dengan
besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali nonASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," kata Ida melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2020) dikutip dari Kompas.com .
Ida menjelaskan, bank penyalur yang merupakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan
langsung menyalurkan dana subsidi upah langsung kepada rekening penerima bantuan
pemerintah.
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan.
Menurut Ida, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan
subsidi cepat tersalurkan dan tepat sasaran.
Karena saat ini, data tersebut dinilai paling akurat dan lengkap.
Kemudian Ida juga menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari BPJS
Ketenagakerjaan terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020.
Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi
persyaratan yang akan mendapatkannya.
Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga telah disepakati untuk memperbanyak
masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini.
Maka jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya
13.870.496 orang.
500
