Page 504 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 504
September ini karyawan swasta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa
tersenyum.
Pasalnya, Pemerintah Jokowi akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebesar
Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan.
Rupanya tak hanya karyawan swasta , para pegawai honor di pemerintahan juga akan
mendapatkan BLT serupa.
KABAR GEMBIRA, TAK HANYA KARYAWAN SWASTA, PEGAWAI HONOR JUGA DAPAT
BLT RP 600 RIBU, INI SYARATNYA
TRIBUNKALTIM.CO - Ada kabar gembira , tak hanya karyawan swasta , pegawai honor juga
dapat BLT Rp 600 ribu, ini syaratnya.
September ini karyawan swasta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa
tersenyum.
Pasalnya, Pemerintah Jokowi akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT sebesar
Rp 600 ribu per bulan, selama 4 bulan.
Rupanya tak hanya karyawan swasta , para pegawai honor di pemerintahan juga akan
mendapatkan BLT serupa.
Pemerintah memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai honor atau non Aparatur
Sipil Negara ( ASN) juga akan mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 600.000 per bulan..
Hal ini berdasarkan hasil rapat kementerian/lembaga yang awalnya hanya 13 juta pekerja yang
mendapat insentif, kemudian bertambah menjadi 15 juta lebih pekerja.
Di dalamnya termasuk pekerja non ASN tersebut.
"Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta sekarang kita perluas menjadi 15
juta lebih.
Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah
nonPNS," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Insentif bagi pegawai honor ini, lanjut Ida, sebagai pengganti dari gaji ke-13 yang tidak mereka
dapatkan.
Ditambah lagi, pegawai honor rata-rata memiliki upah di bawah Rp 5 juta.
"Jadi dia tidak menerima gaji ke-13, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS.
Dan mereka juga upahnya di bawah 5 juta.
Kebanyakan mereka (non PNS) upahnya UMP," ujarnya.
Menaker sebelumnya menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja atau buruh
untuk mendapatkan bantuan insentif upah dari pemerintah sebesar Rp 600.000 per bulan.
Salah satunya ialah pekerja atau buruh penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain
pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah nonASN.
503
