Page 509 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 509
Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh
Banja mengatakan, pihaknya dalam hal ini berkoordinasi dengan perusahaan untuk memperoleh
data rekening pegawainya yang berhak mendapat bantuan.
Oleh karenanya, ia menganjurkan para pekerja formal yang merasa berhak menerima untuk
mengajukan dirinya diikutsertakan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
"Kami berhubungan dengan pihak perusahaan saja. Peserta bisa tanyakan kepada pihak
perusahaan jika merasa berhak," ujar Utoh kepada Liputan6.com , Selasa (11/8/2020).
Utoh menyampaikan, pekerja calon penerima subsidi gaji juga bisa ikut berpartisipasi
mendaftarkan dirinya. Caranya, dengan melampirkan data nomor rekening miliknya yang
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, untuk kemudian diajukan ke perusahaan.
"Diharapkan pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja ikut proaktif menyampaikan data
nomor rekening dimaksud sesuai skema dan kriteria pemerintah," imbuh Utoh.
Dalam hal ini, ia melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk mendata nomor
rekening seluruh pekerja berhak mendapatkan subsidi gaji Rp 2,4 juta yang telah menjadi
anggotanya.
"Saat ini BP Jamsostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang
memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia," tukas Utoh.
Pemerintah akan memberi bantuan bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per
bulan sebesar Rp 600.000 selama kurun waktu 4 bulan. Namun, insentif ini hanya diberikan bagi
pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk masyarakat yang bukan peserta
BPJS Ketenagakerjaan namun memiliki gaji di bawah Rp5juta tetap bisa mendapatkan insentif
Rp600.000 per bulan. Caranya lewat program kartu prakerja.
"Orang akan bilang, banyak orang yang pendapatan di bawah Rp5 juta dan tidak di BPJS. Ini
akan muncul, kita tampung dalam kartu prakerja. Benefitnya sama Rp600 ribu kali empat bulan
yakni Rp2,4 juta," kata dia dalam webinar di Jakarta, Selasa (11/8).
Sri Mulyani menjelaskan, untuk mendapatkan insentif tersebut peserta harus aktif mengikuti
tahapan gelombang penerimaan. Apalagi kuota yang disediakan untuk program ini mencapai 5,6
juta, dengan baru sekitar 680 ribuan yang sudah terisi.
"Kalau dalam kartu prakerja, anda aktif mendaftar. Kalau anda kena PHK atau dirumahkan dan
anda cari kerja, anda bisa dapatkan di situ. Ada 5,6 juta. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan
adalah yang teregister. Kemungkinan mencapai 13 juta hingga 15 juta menurut Kemenaker,"
ungkapnya.
Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah selalu berkomitmen agar anggaran yang ada
bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Hanya saja kendala yang ada adalah pemerintah
tidak memiliki data akurat para calon penerima bantuan ini.
"Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan
transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini,
kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address
kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it's a different
thing," pungkas dia..
508
