Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

, JAKARTA - Pemerintah bakal memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh sebesar
Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.
Bantuan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan
pemulihan ekonomi nasional.

Demikian dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat memberikan keterangan
pada Konferensi Pers Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah di Istana Merdeka, Jakarta,
Senin (10/8/2020).

Menurut Menaker Ida, bantuan tersebut merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu
WNI yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta
yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta
sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambahnya.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar
Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,"
ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan.

Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat
dan lengkap, sehingga akuntable dan valid.

Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan.

Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ekspektasi publik dinilainya sangat luar biasa, sehingga program subsidi ini harus benar-benar
diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.

Ia juga mengemukakan bahwa berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian/Lembaga,
disepakati untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini, maka jumlah

510