Page 576 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bantuan ini diberikan untuk melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi (daya beli) pekerja/buruh selama
pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini
merupakan program stimulus yang dibahas bersama tim satgas pemulihan ekonomi nasional
(PEN), Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS
Ketenagakerjaan.

Ida memaparkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi penerima manfaat antara lain warga
negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan lewat NIK; terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek aktif
dan membayar iuran berdasarkan upah di bawah Rp5 juta. Kriteria lain yakni penerima manfaat
merupakan pekerja atau buruh penerima upah; buruh yang bekerja pada pemberi kerja selain
pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah, kecuali non-ASN.

Paling penting, penerima manfaat harus memiliki rekening bank aktif karena manfaat akan
ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Peserta penerima manfaat program kartu
prakerja tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi upah ini. Penyaluran manfaat akan
dilakukan oleh bank BUMN yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara (Himbara).
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," kata Ida
dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/8/2020).
( Menurut Ida, jumlah calon penerima subsidi ditargetkan mencapai 15.725.232 orang dengan
anggaran Rp37,7 triliun. Pelaksanaan bantuan ini mendapat pendampingan dari kepolisian,
kejaksaan agung, KPK, BPK, dan BPKP.

Direktur BP Jamsostek, Agus Susanto, menyambut baik program ini karena menjadi nilai tambah
bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek.

"BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini,
dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data
sebagaimana dipersyaratkan," kata dia.

Peneliti INDEF, Bima Yudhistira, mengatakan kebijakan ini dipilih karena stimulus yang selama
ini diterbitkan pemerintah untuk dunia usaha dirasa tidak mampu mendongkrak daya beli.
Padahal insentif yang telah diberikan untuk korporasi guna menghadapi dampak pandemi ini
lebih dari Rp100 triliun. "Stimulus yang diberikan selama ini kepada dunia usaha ternyata tidak
mampu menjaga daya beli," kata dia.

Mengingat program ini rencananya akan bergulir September 2020, Bima mengatakan masih
banyak waktu untuk menyempurnakan kebijakan ini. Paling penting arah kebijakan ini ke depan
yakni universal basic income dengan sasaran yang lebih luas seperti pekerja sektor informal
dan pekerja rumah tangga (PRT)..

575