Page 626 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 626
Lalu bagaimana teknis penerimaan uang tersebut dan apa saja syaratnya dan teknisnya? Cek
selengkapnya di sini: 1. Harus WNI Setelah heboh Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, mengumumkan
hal tersebut, masyarakat mulai heboh. Hanya saja dipastikan tidak semua orang akan menerima
dana tersebut.
Dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para
pekerja atau buruh untuk mendapatkan bantuan insentif upah dari pemerintah sebesar Rp
600.000 per bulan.
Pertama, wajib Warga Negara Indonesia ( WNI) yang dibuktikan dengan NIK.
2. Wajib Jadi Peserta BPJS Kemudian, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
masih aktif.
Dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaannya. Bisa dipastikan via online di aplikasi BPJSTKU.
3. Upah Dibawah 5 Juta Syarat lain, dipastikan peserta membayar iuran berdasarkan besaran
upah di bawah Rp 5 juta.
4. Bukan PNS Diketahui, subsidi ini tidak berlaku untuk mereka yang bekerja di instansi
pemerintah dan BUMN.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali nonASN, memiliki rekening bank yang aktif, tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja, dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (10/8/2020).
5. Teknis Penyaluran Ida menjelaskan, bank penyalur yang merupakan Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara) akan langsung menyalurkan dana subsidi upah langsung kepada rekening
penerima bantuan pemerintah.
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp 600.000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan
sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
ucapnya.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan. Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan agar
pemberian bantuan subsidi cepat tersalurkan dan tepat sasaran. Karena saat ini, data tersebut
dinilai paling akurat dan lengkap.
6. Sasar 15 Juta Orang Dia kembali menjelaskan, data penerima bantuan yang divalidasi dari
BPJS Ketenagakerjaan terakhir didata sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga, hanya peserta
yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang akan
mendapatkannya. Berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga telah disepakati untuk
memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan ini. Maka jumlah calon penerima
ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang dari yang semula hanya 13.870.496 orang.
"Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun," katanya.
Adapun dalam mengawasi pelaksanaan bantuan supaya tepat sasaran, pemerintah mendapatkan
pendampingan dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP.
625
