Page 647 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Ketenagakerjaan agar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena data
tersebut dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel.
Data penerima bantuan diambil dari peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan 30 Juni 2020 sebagai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi tersebut.
Pemerintah awalnya merencanakan 13.870.496 orang akan menerima bantuan tersebut, tapi
diputuskan untuk memperbanyak jumlah penerima subsidi menjadi 15.725.232 orang.

Persyaratan Ida menambahkan, pekerja atau buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi
seluruh persyaratan. Di antaranya WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan kemudian
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Serta peserta yang membayar iuran dengan
besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, mereka yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non-ASN, memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program Kartu Prakerja dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambahnya.

Nantinya, sambung Ida, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.

"Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta," ucapnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan, bahwa pihaknya menyambut
baik program bantuan subsidi upah yang dilakukan pemerintah. Ia menganggap, program
tersebut menjadi nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek.
Selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk kecelakaan kerja, kematian,
hari tua, dan juga jaminann pensiun.

"BP Jamsostek menyatakan kesiapannya dalam mendukung program penerima subsidi upah ini,
dan saat ini BP Jamsostek siap menjalankan tugas amanah ini dan kami akan menyiapkan data
sebagaimana dipersyaratkan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima
Republika.co.id , Senin (10/8).

Nantinya, sambung Agus, dari data yang ada, pihaknya akan menyisir peserta aktif atau pekerja
formal yang upahnya di bawah Rp5 Juta per bulan berdasarkan data upah pekerja yang
dilaporkan oleh pemberi kerja dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian subsidi upah
bagi pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta diharapkan mampu menyelamatkan Indonesia
dari jurang resesi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
menjelaskan, insentif sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan diyakini mampu mendorong
konsumsi atau belanja.

Peningkatan konsumsi rumah tangga inilah yang menurutnya, menjadi kunci perbaikan kinerja
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kuartal ketiga 2020. Kinerja pertumbuhan ekonomi
di kuartal III 2020 harus positif demi Indonesia terhindari dari jurang resesi.

"Di kuartal II kita minus 5,32 persen di mana komponen PDB sekitar 57 persen adalah konsumsi
rumah tangga sampai minus 5,51 persen. Kita harap dengan adanya program ini mampu berikan
tambahan pendapatan yang pada akhirnya menaikkan daya beli pekerja dan buruh," jelas Susi
dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (10/8)..
646