Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

"Kalau dalam kartu prakerja, anda aktif mendaftar. Kalau anda kena PHK atau dirumahkan dan
anda cari kerja, anda bisa dapatkan di situ. Ada 5,6 juta. Sedangkan di BPJS Ketenagakerjaan
adalah yang teregister. Kemungkinan mencapai 13 juta hingga 15 juta menurut Kemenaker,"
ungkapnya.

Bendahara Negara ini menambahkan, pemerintah selalu berkomitmen agar anggaran yang ada
bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Hanya saja kendala yang ada adalah pemerintah
tidak memiliki data akurat para calon penerima bantuan ini.

"Kalau saya diskusi dengan menteri negara maju, mereka biasanya mengatakan, saya lakukan
transfer langsung by name by account number karena mereka sudah ada data. Di republik ini,
kadang-kadang by name NIK-nya mungkin pun ada atau tidak ada, kemudian by address
kemungkinan tidak di address permanen. Dan kalau bicara account number, it's a different
thing," pungkas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra Sumber: Merdeka.com " di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul
05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan
pencairan insentif upah untuk pekerja/buruh berpenghasilan di bawah Rp 5 juta, dilakukan dua
bulan sekali dengan total Rp 1,2 juta per orang.

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600
ribu per bulan selama empat bulan dengan total Rp 2,4 juta, yang akan diberikan setiap dua
bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2
juta," kata Ida dalam Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta,
Senin (10/8/2020).

Lanjutnya, proses penyaluran insentif pemerintah berupa subsidi Upah oleh Bank Penyalur
dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari Bank Penyalur, kepada rekening penerima
Bantuan Pemerintah melalui Bank-Bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik
Negara (HIMBARA).

"Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima
oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas
nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," jelasnya.

Ida menambahkan, bantuan Pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan
dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, Kemenkeu,
dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Sehingga, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran program
ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan pemerintah ini mendapatkan pendampingan dari
Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan bantuan
pemerintah berupa subsidi upah agar tepat sasaran.

Adapun Ida menyebutkan persyaratan Pekerja/Buruh yang mendapat insentif harus memenuhi
seluruh persyaratan, salah satunya penerima kartu prakerja tidak bisa mendapatkan subsidi gaji
ini.
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan; 2.Terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; 3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran
iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah
yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; 4. Pekerja/Buruh penerima Upah; 5. Memiliki
rekening bank yang aktif; 6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu
653