Page 705 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Nah, selanjutnya, bantuan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing
pekerja, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
Bank penyalur merupakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang langsung menyalurkan
dana subsidi upah kepada rekening penerima bantuan pemerintah.

Namun, karyawan swasta yang menerima bantuan ini harus terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan berpenghasilan dibawah Rp 5 juta.

Syarat mendapatkan bantuan dana: - Karyawan swasta terdaftar di BPJS Bantuan dana ini
diperuntukkan bagi karyawan swasta yang menerima bantuan ini harus terdaftar di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
per bulan.

- Bukan pekerja PNS dan BUMN Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS
dan BUMN.

Mereka, aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan
atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

- Penerima bantuan karyawan terdampak Covid-19 Penerima bantuan dana Rp 600 ribu bagi
pekerja swasta yang bergaji dibawah Rp 5 juta.

Mereka terdampak covid-19, namun masih bekerja.

- Penerima bantuan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan Bantuan dana ini
diperuntukkan bagi karyawan swasta yang terdampak Covid-19 berpenghasilan di bawah Rp 5
juta per bulan.

Pro kontra bantuan Pemerintah Rp 600.000 untuk karyawan swasta: - Dinilai Diskriminatif
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendukung pemerintah
memberi bantuan kepada karyawan dengan gaji minim.
Namun, ia meminta pemberian bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat
subsidi upah juga.

Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan," kata Said Iqbal, dikutip
Tribunnews.com dari Kompas.com .

Said Iqbal mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan
mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Prinsipnya seluruh karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta harus mendapatkan bantuan dari
pemerintah tanpa melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," kata Said Iqbal.

Menurut Said, karyawan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukanlah
salah karyawan tersebut.

"Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang
BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah
pengusaha," ucapnya.

704