Page 784 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 784

Adapun  calon  pekerja  atau  buruhyangmendapatkanban-tuan  harus  memenuhi  persyaratan
              yakni, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kepen-dudukan, anggota
              BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan dan peserta membayar iuran
              dihitungberdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

              Selain itu calonpesertahar-us memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk peserta penerima
              manfaat kartu prak-erjadanmembayariuranhing-ga Juni 2020.

              "Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan daribank penyalur ke
              rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun di Himbara," jelasnya.

              Adapun data calon penerima bantuan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, dan pi-hak BPJS
              Ketenagakerjaan bertanggungjawab atas kebenaran data.

              Batas  waktu  pengambilan  data  adalah  30  Juni  2020,  sehingga  hanya  peserta  yang  sudah
              terdaftar  hingga  batas  waktu  tersebut,  dan  telah  memenuhi  persyaratan  lain,  yang  berhak
              menerima subsidi upah.

              Lebih jauh dia menyampaikan mekanisme subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh
              sebesar Rp600 ribu per bulan dengan total Rp2,4 juta yang diberikan setiap dua bulan sekali.
              "Artinya dalamsekalipencairansubsidi diterima Rpl,2 juta," jelas dia.

              Rencananya pemerintah akan menggulirkan bantuan bagi 15.725.232 pekerja.

              Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyampaikan
              bantuan  subsidi  upah  melengkapi  semua  bantuan  yang  sudah  dijalankan  pemerintah  yakni
              bansos Keluarga Harapan, kartu sem-bako dian bantuan bagi karyawan yang di-PHK.

              Budi Gunadi mengatakan bantuan subsidi upah ditujukan kepada pekerja yang tidak di-PHK,
              namn karena kesulitan perusahaan mereka dirumahkan atau mendapat pemotongan gaji, (ant)

              caption :
              WAWANCARA.  Menteri Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  saat  melakukan  wawancara
              dengan awak media.



































                                                           783
   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789