Page 787 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

"Hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut, mereka yang berhak menerima
subsidi upah tersebut," kata Ida dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8).
Lebih lanjut, Ida pun mengemukakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi agar pekerja non
pegawai negeri sipil dapat menikmati bantuan tersebut, yakni warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial
tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu
kepesertaan.

Ketiga, peserta yang membayar

iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan, Keempat, memiliki rekening bank aktif, Kelima tidak termasuk
dalam penerima manfaat program Kartu Prakerja serta terakhir peserta yang terdaftar sebagai
peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2020.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua
Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengemukakan program ini merupakan
pelengkap dari serangkaian jaring pengaman sosial yang telah digelontorkan pemerintah.

Nomor Rekening

Selain memberi bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah lewat Program Keluarga
Harapan (PKH), Sembako, dan Kartu Prakerja, Budi mengatakan pemerintah melihat segmen
masyarakat yang memerlukan dukungan.

Mereka adalah masyarakat yang tidak menjadi korban pemutusan

hubungan kerja, tetapi harus dipotong gajinya atau dirumahkan karena perusahaan yang
mempekerjakan terimbas Covid-19.

"Kami melihat segmen ini harus dilengkapi, diberikan bantuan. Oleh karena itu program subsidi
upah diluncurkan," ujarnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan bahwa program subsidi upah bakal
menggunakan data peserta jaminan sosial ketenagakerjaan per 30 Juni. Agus menjelaskan
bahwa pihaknya telah memegang data 15,72 juta calon penerima tersebut dan tengah dalam
proses pengumpulan data rekening ke masing-masing perusahaan. Ia menyebutkan telah
terdapat 700.000 rekening pekerja yang terkumpul.

"Kami imbau perusahaan agar melengkapi nomor rekening para pekerja. Kami imbau untuk
validasi apa benar gaji pekerja tersebut di bawah Rp5 juta. Dengan validasi ini, kami harap
bantuan dapat tepat sasaran," ujar Agus.

Proses penyaluran bakal dilakukan dengan pemindahan dana dari bank penyalur kepada
rekening penerima bantuan melalui bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik
Negara (Himbara).

Nilai manfaat yang dinikmati oleh penerima disebut berjumlah Rp600.000 per bulan selama
empat bulan (total Rp2,4 juta). Manfaat akan dicairkan dalam dua bulan sekali sehingga besaran
yang diterima penerima manfaat dalam satu kali pencairan adalah sebesar Rp 1,2 juta.
(JIBI/BIsnls Indonesia)

786