Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020

Tanpa data akurat, salah sasaran dalam penyaluran bantuan untuk pekerja bisa jadi tak
terelakkan. Bagaimanapun kebijakan subsidi untuk pekerja swasta masih jauh lebih baik dari
program Kartu Prakerja, yang nyaris tak memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. Meski
penerima bantuan tak sepenuhnya tepat sasaran, setidaknya dana mengalir ke masyarakat dan
menciptakan permintaan.

Sebagaimana pada program Kartu Prakerja, pemerintah tak boleh mengulangi kesalahannya
dalam menyalurkan bantuan sosial. Pada awal pandemi, pemerintah berkukuh memberi bantuan
dalam bentuk natura. Kebijakan itu keliru karena tak bisa memutar roda pei-ekonomian---hanya
menguntungkan segelintir pemasok. Belum lagi potensi korupsinya yang tinggi dalam pengadaan
bahan pokok yang akan disalurkan. Pemerintah akan memetik banyak keuntungan jika
mengganti program semacam itu dengan bantuan tunai yang disalurkan melalui transfer ke
rekening bank.

Alokasi perlindungan sosial yang mencapai Rp 203,9 triliun adalah pos terbesar dari seluruh
anggaran penanganan pandemi Covid-19. Sejauh ini, serapannya 38 persen, lebih tinggi dari
alokasi lain. Untuk memacu penyerapan, pemerintah bisa memperluas cakupan penerima subsidi
dan menambah nominal bantuan. Tentu dibutuhkan perbaikan di sana-sini, termasuk data
penerima yang tepat. Tapi, yang terpenting saat ini, dana tersebut sampai ke masyarakat dan
digunakan untuk konsumsi.

Dalam kondisi seperti sekarang, tidak bisa dimungkiri bahwa belanja pemerintah merupakan
tumpuan. Sayangnya, serapan anggaran masih rendah meskipun Presiden Joko Widodo
setidaknya sudah dua kali murka terhadap anak buahnya. Kemarahan kepala negara terhadap
menteri-menterinya hanya menunjukkan bahwa perintah dia tak bisa dieksekusi oleh
bawahannya. Tapi, alih-alih mengganti pejabat yang tak becus bekerja, Presiden tetap
membiarkan mereka menjabat, Jangan kaget bila Presiden kembali mengeluh atau marah-
marah.

96