Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 152

sebaran  Covid-19  di  kalangan  pekerja  atau  buruh  terus  dilakukan  Pemprov  Jatim  bersama
              dengan pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh.
              Kerja sama dengan pengusaha, antara lain, berupa penerapan protokol kesehatan yang ketat di
              lingkungan  tempat  kerja  untuk  meminimalkan  penularan.  Pengawasan  penerapan  prokes  ini
              dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  Disnakertrans  Jatim  bekerja  sama  dengan  pemerintah
              daerah setempat.

              Selain itu, upaya mengendalikan sebaran penyakit di kalangan pekerja juga ditempuh dengan
              mengakselerasi vaksinasi Covid-19, baik melalui program vaksin gotong royong yang dikoordinasi
              oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) maupun program bantuan vaksinasi gratis. Tujuannya
              mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas di lingkungan pekerja dan industri.

              Himawan  mengatakan,  Pemprov  Jatim  telah  mengalokasikan  ribuan  dosis  vaksin  untuk
              membantu vaksinasi pekerja. Program vaksinasi gratis untuk pekerja terus berjalan setiap pekan.
              Hingga saat ini terdapat 43.000 pekerja atau buruh yang mengajukan permohonan mendapatkan
              bantuan vaksinasi Covid-19.

              Mengutip laman disnakertrans.jatimprov.go.id, berdasarkan hasil pendataan sementara terhadap
              anggota serikat buruh dan pekerja, yang belum mendapat vaksin Covid-19 tercatat sebanyak
              26.117 orang. Mereka tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim.

              Dalam pelaksanaan vaksinasi gratis ini, Disnakertrans Jatim bekerja sama dengan serikat pekerja
              atau serikat  buruh agar program  vaksinasi ini  tepat sasaran.  Meski  demikian,  pihaknya  juga
              mendapat bantuan dari kalangan pengusaha yang memfasilitasi lokasi vaksin.

              ”Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sektor  ketenagakerjaan,  baik  itu  pemerintah,  pengusaha,
              maupun pekerja, harus bersinergi dan bersama-sama mencari solusi dalam menangani pandemi
              beserta dampaknya,” kata Himawan.

              Salah  satu  program  vaksinasi  gratis  untuk  buruh  digelar  akhir  Juli  lalu  di  Sidoarjo.  Target
              vaksinasi yang ditetapkan saat itu 10.000 pekerja untuk penyuntikan dosis pertama. Acara yang
              berlangsung  di  PT  Integra  Indocabinet  Tbk  itu  berjalan  lancar  dan  tertib  serta  mendapat
              dukungan dari pekerja dan pengusaha.

              Di sisi lain, lonjakan kasus Covid-19, yang salah satunya dipicu oleh varian Delta, mendorong
              pemerintah menerapkan PPKM darurat sejak 3 Juli. Kebijakan ini berimplikasi pada kinerja dunia
              usaha atau sektor industri, terutama sektor ketenagakerjaan di Jatim.

              Semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sektor  ketenagakerjaan,  baik  itu  pemerintah,  pengusaha,
              maupun pekerja, harus bersinergi dan bersama-sama mencari solusi dalam menangani pandemi
              beserta dampaknya.

              Berdasarkan data Disnakertrans Jatim, terdapat 847 perusahaan yang melaporkan terdampak
              PPKM darurat. Jumlah total pekerja di perusahaan tersebut 309.946 orang. Ratusan perusahaan
              tersebut berada di sektor kritis, esensial, dan nonesensial.

              Dari  847  perusahaan,  yang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  sebanyak  empat
              perusahaan  dengan  jumlah  pekerja  107  orang.  Selain  itu,  terdapat  80  perusahaan  yang
              merumahkan karyawan dengan tetap diberikan upah ataupun tanpa upah. Jumlah pekerja yang
              dirumahkan sebanyak 7.167 orang.

              Bicara  soal  industri,  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  sentra  terbesar  di  Jatim.  Wakil  Bupati
              Sidoarjo Subandi melaporkan, selama pandemi, angka pengangguran terbuka naik hampir tiga
              kali lipat. Selain itu, lebih dari 99 perusahaan yang terdampak sehingga melakukan PHK atau
              merumahkan karyawannya.

                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157