Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 148
SEJUMLAH UPAYA KEMENAKER TINGKATKAN PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA
PEREMPUAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku, pihaknya telah melakukan sejumlah
upaya untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja perempuan . Khususnya, kata dia, terkait
pencegahan kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi di tempat kerja.
"Upaya tersebut di antaranya bimbingan teknis kepada manajemen perusahaan dan serikat
pekerja atau serikat buruh (SP/SB)," ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Kamis (5/8/2021).
Kemudian, lanjut dia, membangun komitmen perusahaan melalui peraturan perusahaan (PP)
dan perjanjian kerja bersama (PKB), serta integrasi dan koordinasi lintas sektoral dalam
penegakan hukum.
Pernyataan tersebut Ida sampaikan dalam dialog dengan pengurus SP/SB perempuan se-
Kabupaten Gresik bertemakan "Menghapuskan Pelecehan Seksual dan Diskriminasi di Tempat
Kerja" di PT Smelting Gresik, Jawa Timur (Jatim), Kamis.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga akan
menyediakan aturan lebih spesifik terhadap penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat
kerja, serta perbaikan regulasi di bidang ketenagakerjaan, salah satunya melalui Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
"Kendati demikian, sinergitas, komitmen, dan upaya konkret tidak hanya dari pemerintah
melainkan juga dari stakeholder terkait," kata Ida.
Oleh karenanya, ia meminta seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk meningkatkan
pelindungan bagi pekerja perempuan dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi
di tempat kerja.
Sebab, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan berdampak pada
kelangsungan usaha.
"Untuk itu, perlu adanya kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan bekerja melalui
pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja," imbuh Ida.
Menurut dia, perempuan mengalami paling rentan mengalami kesenjangan, diskriminasi, dan
kekerasan, termasuk di dalamnya pekerja perempuan sebagai kelompok marjinal.
Terlebih, dalam situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19, pekerja perempuan juga
mengalami beban tambahan.
"Beban tambahan yang dimaksud, pertama, penurunan atau hilangnya pendapatan. Kedua,
budaya pengurusan rumah tangga masih dibebankan kepada perempuan," ujar Ida.
Ketiga, sebut dia, pengurusan rumah tangga yang masih dibebankan kepada perempuan
tersebut ikut menambah beban pekerja perempuan saat work from home (WFH).
Adapun beban tambahan keempat adalah kegiatan school from home (SFH) yang juga memberi
tugas kepada perempuan untuk mendampingi anak-anak saat belajar di rumah.
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Haiyani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), serta Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsos) Indah Anggoro Putri, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani beserta jajaran dan
Presiden Direktur PT Smelting.
147
