Page 143 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021

kebijakan itu jangan diskriminatif terhadap pekerja, terutama pekerja informal. Bantuan itu harus
menyentuh semua lapisan pekerja dan melibatkan serikat-serikat pekerja untuk pendataan juga

Ringkasan

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyoroti terkait skema
distribusi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah ke pekerja yang terdampak
pandemi COVID-19. Skema distribusi bansos selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Ketua
Pengurus Harian Sindikasi Nur Aini mengatakan dampak pandemi COVID-19 memang sangat
signifikan bagi kehidupan pekerja di semua status hubungan kerja, baik pekerja tetap maupun
pekerja kontrak. Terlebih bagi para pekerja freelance.

SINDIKASI SOROTI SKEMA DISTRIBUSI BANSOS KE PEKERJA YANG TAK TEPAT
SASARAN

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyoroti terkait skema
distribusi bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah ke pekerja yang terdampak
pandemi COVID-19. Skema distribusi bansos selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

Ketua Pengurus Harian Sindikasi Nur Aini mengatakan dampak pandemi COVID-19 memang
sangat signifikan bagi kehidupan pekerja di semua status hubungan kerja, baik pekerja tetap
maupun pekerja kontrak. Terlebih bagi para pekerja freelance.

"Untuk pekerja tetap dan kontrak dalam setahun terakhir itu mereka mengalami dampak yang
luar biasa dari pemotongan gaji dirumahkan, bahkan tanpa gaji ya dirumahkan itu, juga mereka
harus menghadapi PHK yang PKH-nya itu ada juga yang tanpa kompensasi atau pesangon,
karena alasannya di PHK karena ada pandemi," kata Nura dalam konferensi pers virtual bersama
Change.org Indonesia, Kamis (5/8/2021).

Dia menyebut kondisi pandemi menjadi alasan untuk para pekerja kehilangan haknya. Pandemi
memaksa para pekerja harus melanjutkan hidupnya dengan 'banting setir' dari pekerja tetap
atau kontrak menjadi freelancer.

"Kondisi seperti itu, anggota kami di Sindikasi itu sama sekali tidak tersentuh bantuan dari
pemerintah, karena skema dan distribusinya kami melihat sangat tidak tepat," ucapnya.

Dia menjelaskan ada dua skema yang dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan ke para
pekerja yang dinilai tidak tepat sasaran. Pertama adalah lewat bantuan langsung; dan kedua,
lewat kartu Pra Kerja.

"Pertama, untuk bantuan langsung itu sama sekali mereka, teman-teman yang bekerja di sektor
informal ini tidak mendapatkan, kenapa? Karena selama ini pendataan untuk mendapatkan
bantuan sosial langsung itu mereka harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara posisi
mereka sebagai status mereka sebagai pekerja informal mereka tidak terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, artinya mereka sama sekali tidak mendapatkan," ujarnya.

"Apalagi kartu Pra Kerja ya, itu tidak jelas lagi skemanya. Karena pekerja itu kan untuk mendapat
bantuan harus melewati pelatihan dulu. Padahal kebutuhan pekerja kreatif ini, mereka tidak
mendapatkan pendapatan bukan karena mereka tidak memiliki keahlian profesinya masing, tapi
karena pekerjaannya nggak ada," tambahnya.

Dia tak hanya menyoroti soal skema distribusi. Menurutnya, jumlah bantuan pun jauh dari
kebutuhan biaya hidup.
142