Page 210 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 210

Kepastian  itu,  Menurut  Sarman,  perlu  dilakukan  agar  pengusaha  bisa  bertahan  dan  tidak
              melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) apalagi hingga menutup usaha secara permanen.
              "Yang paling ideal adalah pemerintah memberikan stimulus khusus  kepada pekerja ritel dan
              memastikan  berbagai  stimulus  pengembalian  pinjaman  pokok  dan  bunga  ke  perbankan
              terealisasi di lapangan termasuk subsidi listrik," kata Sarman kepada Antara, Rabu (4/8/2021).

              Sarman mengatakan dunia usaha mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan insentif
              bebas tanggungan PPN jasa sewa ruangan atau bangunan melalui PMK-102/PMK.010/2021 yang
              berlaku sejak 30 Juli 2021 untuk masa sewa Agustus-Oktober.

              Namun, menurut dia, insentif tersebut tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh pengusaha yang
              menyewa  di  mal  atau  lokasi  lain  karena  biasanya  mereka  membayar  sewa  setahun  penuh.
              Bahkan, ada yang menyewa untuk dua hingga tiga tahun. Dengan demikian, ia berharap stimulus
              langsung kepada para pekerja ritel bisa direalisasikan.

              Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani,
              menyebut  pengendalian  pandemi  Covid-19  merupakan  kunci  utama  untuk  bisa  mencegah
              pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dunia usaha dan industri.

              Menurut dia, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tidak ada solusi cepat untuk bisa mencegah
              PHK  karena  kebutuhan  mempertahankan  usaha  harus  dipenuhi  dulu  agar  PHK  massal  bisa
              dihentikan.  "Untuk  itu,  kebijakan  yang  kami  rasa  paling  penting  pada  saat  ini  adalah
              pengendalian  pandemi  secepat-cepatnya  agar  PPKM  bisa  segera  direlaksasi  dan  terjadi
              normalisasi kegiatan ekonomi," katanya.

              Selain itu, kebijakan lain yang perlu dilakukan yakni menggelontorkan stimulus counter cyclical
              (kebijakan sebaliknya) hingga kinerja ekonomi nasional setidaknya 90 persen kembali ke level
              kinerja pra-pandemi. "Apa bentuk stimulus sebaliknya ? Bisa macam-macam tergantung sektor
              usaha terkait," imbuhnya.
              Shinta  menuturkan  secara  umum  yang  diperlukan  pelaku  usaha  saat  PPKM  untuk  bisa
              mempertahankan tenaga kerja adalah kelancaran arus kas (cashflow); penurunan beban-beban
              operasional seperti beban pajak, beban bunga pinjaman, biaya energi; serta suntikan modal
              kerja.  Dengan  demikian,  idealnya  harus  ada  stimulus-stimulus  yang  menciptakan  tiga  hal
              tersebut.

              Sammy



























                                                           209
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215