Page 368 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 368

Judul               BPJS Watch Nilai Pekerja Informal Berhak Dapat Bantuan Subsidi Gaji
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2021/08/05/090839926/bpjs-watch-
                                    nilai-pekerja-informal-berhak-dapat-bantuan-subsidi-gaji
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-08-05 09:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya kira hampir semua
              pekerja terdampak pandemi Covid-19 ini, termasuk pekerja informal, PMI, dan Jakon. Kita bisa
              saksikan dengan kasat mata bagaimana pekerja ojek online, baik yang belum maupun yang
              sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan, yang dikategorikan sebagai pekerja informal,
              sangat terdampak akibat PPKM Darurat ini, namun tidak menjadi sasaran BSU

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kenapa yang dibantu
              justru yang masih mendapatkan upah, bukan membantu pekerja yang upahnya dipotong atau
              pekerja yang di-PHK karena PPKM Darurat ini. Namanya bantuan seharusnya diberikan kepada
              yang benar-benar memerlukan bantuan, bukan pekerja formal yang masih dapat upah normal
              dari pemberi kerja malah mendapatkan BSU. Ini ketidakadilan kasat mata

              negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya kira tidak terlalu
              sulit  mencari  pekerja  yang  terdampak,  bila  memang  Kemenaker  dan  dinas  tenaga  kerja
              (disnaker) Propinsi/Kabupaten/Kota mau datang dan berkomunikasi dengan perusahaan

              negative  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  Sungguh  ironis
              memang, sejak tahun 1981 sudah ada UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan tetapi Kemenaker tidak
              punya data. Akhirnya yang dipakai adalah data BPJS Ketenagakerjaan, yang memang juga tidak
              100  persen  benar  karena  ada  pemberi  kerja  yang  mendaftarkan  pekerjanya  sebatas  upah
              minimum padahal upah riilnya di atas upah minimum

              neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Padahal daerah-daerah
              PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis industri dengan banyak pekerja seperti
              Deli Serdang dan Pematang Siantar

              negative  -  Timboel  Siregar  (Sekjen  Organiasi  Pekerja  Seluruh  Indonesia)  Saya  berharap  isi
              Lampiran Permenaker tidak melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2d)-nya, dan oleh karena isi
              Lampiran tersebut harus segera direvisi sesuai kondisi riil yang ada, dan sebagai konsekuensinya
              anggaran BSU harus dinaikkan lagi sehingga benar-benar menjangkau seluruh wilayah PPKM
              level 4 dan 3


                                                           367
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373