Page 372 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 AGUSTUS 2021
P. 372
Kementerian Ketenagakerjaan tentu sudah mengevaluasi proses penyaluran BSU tahun 2020
lalu. Apabila tidak menggunakan rekening BUMN, maka potensi persoalan tahun 2020 lalu akan
kembali terulang. "Tahun lalu itu banyak rekening yang pasif, rekening tidak aktif, bahkan sudah
di blokir," terang Ida seperti dikutip, Rabu (4/8/2021).
Hal tersebut, lanjut Ida, tentu akan menghambat proses penyaluran BSU. Para calon penerima
BSU,A kini diwajibkan memiliki rekening di bank HimbaraA yakni di Bank Mandiri, Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Ida berharap kepada perusahaan dan rekan-rekan pekerja/buruh, untuk segera menyerahkan
nomor rekeningnya.
Jika pekerja dan buruh calon penerima tidak memiliki nomor rekening di bank BUMN, Ida
meminta agar mereka segera berkoordinasi dengan perusahaan masing-masing, sehingga dapat
segera berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan
bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank Himbara, akan membuatkan rekening secara
kolektif.
"Lebih lanjut mengenai teknis pembukaan rekening ini, akan dijelaskan di juklis yang akan kami
informasikan kepada publik," imbuh Ida.
Sebagai catatan, Ida menekankan terdapat sejumlah perbedaan dalam penyaluran BSU tahun
2020 dengan tahun 2021. Pertama, kata Ida, kriteria calon penerima BSU, khususnya pada
batasan gaji atau upah, wilayah serta sektor pekerjaan yang terdampak.
Tahun 2020 lalu, batasan gaji atau upah penerima BSU adalah maksimal sebesar Rp 5 juta dan
tidak ada pembatasan wilayah maupun sektor. Adapun sekarang tidak semua sektor ditutup dan
tidak semua wilayah tidakA bisa beroperasi kembali, hanya wilayah level 3-4 saja.
Kedua, besaran dana yang akan diterima oleh pekerja atau buruh tahun 2021 sebesar Rp
500.000 per bulan untuk dua bulan, dan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Adapun
tahun lalu, subsidi yang diberikan sebesar Rp 600.000 perA bulan selamaA 4 bulan, sehingga
jumlah BSU yang diterima pekerja dan buruh Rp 2,4 juta.
Ketiga, dana disalurkan ke rekening bank Himbara milik calon penerima BSU.
Kementerian Ketenagakerjaan akan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan atas daftar
pekerja yang berhak menerima BSU. Calon penerima BSU yang ada di BPJS Ketenagakerjaan
sementara ini estimasinya berkisar 8,7 juta orang.
"BPJS membutuhkan verifikasi atas 8,7 juta orang itu dan baru diserahkan kepada kami 1 juta
nama. Nanti akan secara bertahap, diserahkan kepada kami," tutur Ida.
Dari data BPJS itu, Kementerian Ketenagakerjaan akan melihat kembali apakah calon penerima
sudah memenuhi syarat seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 tahun 2021. Permenaker itu sendiri berdasarkan atau mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 dan 23 tahun 2021.
kbc 10.
371
