Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 260
" Terlepas setuju atau tidak dengan omnibus law, dalam 36 tahun pengalaman saya menjadi
pengacara, masalah yang dihadapi buruh adalah dalam menuntut pesangon ," kata Hotman
seperti dikutip Suara.com, Minggu (11/10/2020).
Uang pesangon menjadi permasalahan pelik bagi buruh. Sebab, dalam mengurus sengketa uang
pesangon perlu melalui proses hukum yang panjang dan membutuhkan biaya banyak.
Jika perusahaan menolak membayarkan uang pesangon, maka buruh harus menempuh jalur
hukum melalui dewan pengawas Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
" Depnaker tidak punya power hanya berupa syarat, mau tidak mau si buruh harus ke pengadilan
," ungkap Hotman.
Proses pengadilan juga membutuhkan waktu cukup panjang. Jika para pihak tidak sepakat
dengan putusan pengadilan bisa berlanjut hingga ke peninjauan kembali (PK) di Mahkamah
Agung.
Honor yang dibutuhkan untuk mengawal proses sengketa uang pesangon hingga selesai tersebut
tentulah tidak sedikit.
259
